Pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini menjadi sorotan publik setelah mencuatnya pertanyaan terkait transparansi dan efisiensi anggaran. Isu ini mengemuka dalam rapat kerja di DPR RI, sekaligus diperkuat temuan di lapangan yang memicu polemik di sejumlah daerah, termasuk Gorontalo.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, yang mempertanyakan alokasi anggaran pembangunan gedung koperasi desa sebesar Rp1,6 miliar per unit dalam rapat bersama Menteri Koperasi dan Direktur Utama PT Agrinas Pangan.
Menurutnya, besaran anggaran tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan.
“Angka Rp1,6 miliar per unit perlu dirinci secara transparan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Perhatian publik semakin menguat setelah beredar informasi di lapangan yang menyebutkan bahwa dana pembangunan fisik yang benar-benar sampai ke desa hanya berkisar Rp600 juta hingga Rp700 juta per unit.
Fenomena serupa juga disebut terjadi di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran pembangunan gerai fisik KDMP di daerah tersebut tidak mencapai Rp1,6 miliar, melainkan berkisar di angka Rp1 miliar hingga Rp1,1 miliar.
Bahkan, muncul dugaan adanya pemotongan anggaran oleh oknum tertentu, termasuk yang disebut-sebut berkaitan dengan pelaksana teknis di lapangan.
Salah satu pemuda Gorontalo, Fahrul Wahidji, menyoroti pembangunan KDMP di Kabupaten Boalemo. Ia mengungkapkan adanya dugaan pemotongan anggaran dari total Rp1,1 miliar tanpa kejelasan peruntukan.
“Ini harus dikontrol. Pembangunan gerai fisik KDMP merupakan program strategis nasional. Jika tidak diawasi, jangan sampai ada permainan,” tegasnya.
Pembangunan KDMP sendiri saat ini diketahui tengah berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Boalemo dan Pohuwato. Dugaan pemotongan berlapis dari anggaran awal hingga ke tingkat pelaksanaan dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Fahrul juga menyinggung keterlibatan aparat dalam pelaksanaan program tersebut, di mana anggaran disebut langsung diserahkan kepada pihak yang bertugas sebagai satuan tugas pembangunan dalam hal ini TNI.
” Apalagi informasi yang kami peroleh, di Boalemo menyebutkan adanya dugaan potongan lanjutan sebesar 5 hingga 10 persen dari anggaran yang telah diterima. Jangan sampai di kabupaten lain terjadi juga hal seperti ini,” ungkapnya.
Ia pun mengeluarkan peringatan kepada seluruh Komandan Distrik Militer (Dandim) di Provinsi Gorontalo agar memastikan tidak ada praktik pemotongan anggaran dalam pembangunan KDMP di wilayah masing-masing.
“Kami mengingatkan seluruh Dandim di Provinsi Gorontalo. Jangan sampai pembangunan KDMP di seluruh Gorontalo terjadi pemotongan anggaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga meminta adanya evaluasi menyeluruh dari pemerintah pusat, melalui Panglima TNI kepada seluruh Dandim di Provinsi Gorontalo.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan pemotongan anggaran tersebut.
