Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para petugas di lapangan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kerja keras saja tidak cukup tanpa didukung oleh alokasi anggaran yang memadai serta ketersediaan peralatan yang modern. Menurutnya, sinergi antara komitmen personel dan dukungan logistik yang kuat menjadi kunci utama dalam mengatasi bencana tahunan ini secara tuntas.
Tantangan Pemadaman di Lahan Gambut
Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat memiliki karakteristik yang sangat kompleks, terutama karena sebagian besar wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Memadamkan api di lahan gambut membutuhkan teknik khusus dan sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan lahan mineral biasa. Api sering kali tidak hanya berkobar di permukaan, melainkan merayap di bawah tanah hingga kedalaman beberapa meter, sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan sepenuhnya tanpa pasokan air yang melimpah.
Daniel Johan menyoroti bahwa para petugas pemadam kebakaran, baik dari unsur Manggala Agni, TNI, Polri, hingga relawan masyarakat, sering kali harus bertaruh nyawa dengan peralatan seadanya. Keterbatasan alat pelindung diri, minimnya pasokan air di lokasi yang terpencil, serta kurangnya armada helikopter untuk melakukan pengeboman air (water bombing) menjadi kendala klasik yang terus berulang setiap tahun. Oleh karena itu, modernisasi peralatan pemadaman dinilai sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
Selain peralatan fisik, aksesibilitas menuju titik api (hotspot) juga kerap menjadi hambatan utama. Banyak titik kebakaran berada di kawasan hutan belantara yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat. Dalam situasi seperti ini, teknologi penginderaan jauh dan penggunaan drone untuk memetakan jalur api sangat dibutuhkan guna membantu petugas mengambil keputusan taktis di lapangan secara cepat dan akurat.
Urgensi Peningkatan Anggaran Mitigasi
Menyikapi situasi tersebut, Daniel Johan mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali porsi anggaran penanggulangan bencana, khususnya untuk sektor karhutla. Ia menilai, anggaran yang dialokasikan saat ini masih belum sebanding dengan skala ancaman dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat dialokasikan untuk pengadaan alat pemadam modern, perawatan infrastruktur embung air, serta peningkatan kesejahteraan para relawan di garda terdepan.
Investasi pada anggaran mitigasi dan kesiapsiagaan dinilai jauh lebih efisien dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan darurat saat kebakaran sudah meluas. Ketika karhutla membesar, kerugian ekonomi yang diderita masyarakat akibat terganggunya aktivitas penerbangan, penurunan produktivitas kerja, dan kerusakan ekosistem akan jauh melampaui nilai anggaran pencegahan yang diusulkan. Oleh sebab itu, paradigma penanganan bencana harus digeser dari responsif menjadi preventif.
Lebih lanjut, dukungan finansial yang kuat juga diperlukan untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat lokal, seperti pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kelompok-kelompok ini memegang peranan vital sebagai detektor dini yang dapat memadamkan api sebelum sempat menjalar menjadi kebakaran skala besar yang sulit dikendalikan.
Dampak Multisektoral dan Solusi Berkelanjutan
Bencana karhutla bukan sekadar isu lingkungan, melainkan masalah kemanusiaan yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Kabut asap tebal yang dihasilkan dari kebakaran lahan gambut mengandung partikel berbahaya yang memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), khususnya pada anak-anak dan lansia. Selain itu, sektor pendidikan juga kerap lumpuh akibat sekolah-sekolah yang terpaksa diliburkan demi melindungi kesehatan para siswa dari paparan udara buruk.
Untuk mencapai solusi jangka panjang yang berkelanjutan, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta yang bergerak di bidang perkebunan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan, baik individu maupun korporasi, harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. Regulasi mengenai tata kelola air di lahan gambut (sekat kanal) juga wajib dipatuhi oleh perusahaan perkebunan guna menjaga kelembapan tanah dan mencegah terjadinya kekeringan ekstrem yang memicu kebakaran.
Pada akhirnya, perjuangan melawan karhutla di Kalimantan Barat memerlukan napas panjang dan konsistensi. Dorongan dari pihak legislatif seperti Daniel Johan diharapkan dapat segera direspons oleh pihak eksekutif dengan langkah konkret, mulai dari revisi anggaran hingga eksekusi program di lapangan, demi mewujudkan langit Kalimantan yang bebas dari kabut asap di masa depan.
