Cara Hitung Uang Penggantian Hak PHK Sesuai Aturan Terbaru

Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja wajib memahami cara menghitung uang penggantian hak secara tepat demi menjamin kepastian finansial masa depan. Pemahaman yang mendalam mengenai regulasi ini akan membantu Anda memastikan bahwa seluruh hak normatif yang seharusnya diterima dari perusahaan telah terpenuhi sepenuhnya tanpa ada poin yang terabaikan.

Informasi hukum mengenai ketenagakerjaan dan perhitungan hak keuangan dalam artikel ini disajikan untuk tujuan edukasi umum. Regulasi dapat memiliki penerapan yang berbeda tergantung pada kasus spesifik, sehingga Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum, serikat pekerja, atau dinas ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan penanganan formal.

Landasan Hukum Hak Keuangan Pekerja di Indonesia

Aturan mengenai pemenuhan hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Regulasi awal yang mendasari tata cara perlindungan hak pekerja dan pesangon bermula dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perubahan besar kemudian terjadi seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut mengubah secara signifikan formula serta skema perhitungan pesangon bagi pekerja di Indonesia.

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana resmi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan ini secara spesifik mengesahkan regulasi tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Hingga saat ini, pelaksanaan aturan ketenagakerjaan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Melalui dasar hukum tersebut, Pasal 156 UU Ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menegaskan kembali kewajiban penting pengusaha. Pihak perusahaan diwajibkan secara hukum untuk memberikan uang penggantian hak kepada karyawan yang mengalami proses PHK.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021, terdapat tiga komponen hak keuangan yang wajib diperhitungkan oleh perusahaan ketika memutus hubungan kerja dengan karyawan.

Komponen tersebut meliputi:

• Uang Pesangon (UP) sebagai kompensasi utama berdasarkan masa kerja pekerja.
• Uang Penghargaan Masa Kerja atau UPMK yang berfungsi sebagai penghargaan atas loyalitas pekerja selama bertahun-tahun.
• Uang Penggantian Hak atau UPH yang merupakan kompensasi atas hak-hak normatif yang belum sempat diambil oleh pekerja.

Ketiga komponen tersebut memiliki karakteristik dan formula perhitungan tersendiri yang tidak boleh dicampuradukkan satu sama lain.

Untuk komponen Uang Penghargaan Masa Kerja, aturan pemberiannya memiliki batas ambang tertentu. UPMK adalah komponen tambahan yang hanya diberikan kepada karyawan dengan masa kerja minimal 3 tahun di perusahaan tersebut.

Artinya, jika masa kerja Anda berada di bawah batas waktu tersebut, perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayarkan UPMK. Sebaliknya, komponen UPH tetap wajib dihitung terlepas dari berapa lama Anda telah bekerja.

Mengenal Komponen Uang Penggantian Hak secara Rinci

Ketentuan mengenai tata cara menghitung uang penggantian hak secara spesifik tertuang di dalam Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2021. Bagian ini menjelaskan secara terperinci apa saja hak yang dapat dikonversi menjadi satuan mata uang rupiah.

Komponen pertama yang masuk ke dalam perhitungan UPH adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Jika pekerja masih memiliki sisa jatah cuti resmi pada tahun berjalan, perusahaan wajib menguangkan sisa hari cuti tersebut secara proporsional sesuai upah harian.

Komponen kedua mencakup biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja. Hal ini biasanya sangat relevan bagi pekerja yang direkrut dari luar daerah atau luar pulau oleh perusahaan.

Komponen ketiga dari UPH adalah hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Poin ini memberikan ruang bagi kesepakatan internal antara pemberi kerja dan pekerja untuk menambahkan hak khusus lainnya.

Yoni Apriyanto, S.H, M.H, seorang advokat berlisensi PERADI yang bertindak sebagai Managing Partner dan Pengacara, menegaskan pentingnya akurasi dalam membaca klausul perjanjian kerja bersama. Menurutnya, pemahaman struktur dokumen internal perusahaan sangat menentukan keabsahan nilai hak keuangan yang akan diterima oleh pekerja.

Metode Perhitungan Uang Penggantian Hak

Untuk memahami implementasi regulasi di atas, data terstruktur mengenai batas minimal masa kerja dan pasal rujukan dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 dapat dicermati secara saksama.

Proses konversi cuti tahunan menjadi uang dilakukan dengan formula yang sederhana namun ketat. Rumus dasarnya adalah jumlah sisa hari cuti dikalikan dengan upah satu hari kerja penuh.

Upah satu hari kerja dihitung berdasarkan komponen upah pokok dan tunjangan tetap yang biasa diterima setiap bulan. Total upah bulanan tersebut kemudian dibagi dengan jumlah hari kerja produktif dalam satu bulan sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan.

Sedangkan untuk komponen biaya ongkos pulang, perhitungannya harus didasarkan pada komponen biaya riil transportasi yang wajar. Perusahaan wajib menyediakan atau mengganti dana akomodasi perjalanan kembali ke domisili awal rekrutmen pekerja.

Setiap hasil kalkulasi akhir dari masing-masing komponen ini kemudian dijumlahkan secara kumulatif. Hasil penjumlahan inilah yang menjadi total nominal Uang Penggantian Hak yang wajib ditransfer oleh perusahaan kepada rekening pekerja.

Pekerja disarankan untuk selalu mendokumentasikan slip gaji terakhir beserta sisa kuota cuti dari sistem aplikasi human resource perusahaan. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti otentik yang sangat berharga apabila terjadi perselisihan perhitungan di kemudian hari.

Langkah transparansi ini dinilai mampu memperkecil risiko terjadinya perselisihan hubungan industrial antara buruh dan manajemen. Memastikan keakuratan data sejak awal akan mempermudah penyelesaian administrasi pemutusan hubungan kerja secara damai dan profesional.