Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya koreksi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menghadiri kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Indonesia (PPKMB UI) 2026 di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (3/8), seperti dilansir dari Detikcom.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya usai mendapat pertanyaan tajam dari seorang mahasiswa Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya mengenai prioritas antara pengembangan pendidikan dan program makan gratis, di tengah adanya calon mahasiswa yang gagal daftar ulang akibat masalah ekonomi.
Merespons pertanyaan tersebut, Bima Arya memberikan apresiasi tinggi kepada mahasiswa sebelum memberikan jawaban tegas mengenai posisi pemerintah.
"Ini adalah sebuah pernyataan dan pernyataan ini berkesinambungan dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya singkat saja, Bapak yang sangat saya hormati, izinkan saya bertanya. Menurut Bapak mana yang lebih penting, pengembangan pendidikan atau pengembangan makan bergizi gratis?" tanya mahasiswa tersebut yang disambut dengan riuh oleh mahasiswa lain.
Bima Arya menyambut baik sikap kritis tersebut dan menegaskan bahwa evaluasi mendalam sedang dilakukan agar pelaksanaan di lapangan berjalan optimal.
"Jawabanya jelas, pendidikan penting dan MBG harus dikoreksi," jawab Bima Arya yang disambut dengan tepuk tangan dari mahasiswa.
Menurut Bima Arya, target program MBG sangat baik, namun pelaksanaannya masih belum maksimal akibat kelemahan dalam eksekusi dan implementasi di lapangan.
"Jadi hari ini kita maksimal habis-habisan untuk mengoreksi. Mana yang perlu dikoreksi untuk mengawal agar semua bisa merasakan," jelasnya.
Langkah perbaikan dan koreksi tata kelola ini juga sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna membenahi berbagai penyimpangan yang ada.
"Tadi pagi saya baru rapat bersama Kepala BGN dan Pak Mendagri. Nah itu kita perbaiki. Supaya tidak ada jual-beli titik. Kemudian supaya terbangun rantai suplainya, ekosistemnya terbangun," tuturnya.
Pemerintah berjanji akan mengawal ketat tata kelola MBG agar bantuan gizi tersebut tepat sasaran dan memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan.
"Pelaksanaan MBG ini harus betul-betul kita kawal tata kelolanya. Yang intinya adalah bagaimana yang tidak mampu di daerah 3T, yang paling pinggir itu, itu kemudian nutrisi dan gizinya bisa ditingkatkan," jelasnya.
