Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan alokasi penerbitan obligasi daerah menjadi sekitar Rp 5,2 triliun untuk mendukung pembiayaan proyek perpanjangan jalur LRT Jakarta serta pembangunan rumah sakit, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (5/8/2026).
Nilai tersebut mengalami kenaikan dari target awal yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 3,5 triliun. Penambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun dialokasikan khusus untuk memperpanjang rute LRT Jakarta dari Stasiun Manggarai menuju Dukuh Atas.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa kapasitas finansial Jakarta sebenarnya memungkinkan penerbitan obligasi dalam jumlah yang jauh lebih besar.
"Jadi memang saya mendapatkan laporan ada kenaikan untuk rencana obligasi. Kemampuan pemerintah DKI Jakarta itu sekurang-kurangnya obligasinya sebenarnya kurang lebih Rp 20 triliun," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah bijak dengan memilih batas aman penerbitan pinjaman modal tersebut meski memiliki kapasitas yang sangat besar.
"Tetapi saya meminta untuk konservatif. Keluarlah angka Rp 3,5 triliun, kemudian karena ada penambahan untuk LRT dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas kurang lebih Rp 1,7 triliun, sehingga ada penambahan itu," ujar Pramono Anung.
Kebijakan penarikan dana publik melalui skema obligasi ini dinilai efektif untuk menjamin efisiensi pembiayaan sektor publik yang bernilai tambah tinggi.
"Kalau digunakan untuk LRT pasti obligasi ini akan semakin prudent. Kenapa? Karena betul-betul digunakan untuk yang efektif," kata Pramono Anung.
Pramono Anung menekankan bahwa pemanfaatan dana dari obligasi daerah tersebut diprioritaskan penuh pada dua sektor pelayanan publik utama.
"Jadi nanti obligasi ini secara prinsip akan kita gunakan dua: satu untuk rumah sakit, yang kedua untuk transportasi," ucap Pramono Anung.
Peluncuran perdana instrumen keuangan daerah ini ditargetkan berlangsung pertengahan tahun 2027 bersamaan dengan momen sejarah perjalanan kota.
"Maka harapan saya kalau memang nanti bulan Juni tahun depan ketika kita 500 tahun dan bisa membuat obligasi yang pertama di republik ini, itu merupakan sinyal yang baik bagi Jakarta," tutur Pramono Anung.
Rencana penerbitan instrumen investasi daerah ini juga telah mengantongi dukungan resmi dari lembaga keuangan internasional Bank Dunia saat pertemuan bilateral berlangsung.
"Karena kemarin kami sudah bertemu dengan Vice President World Bank, mereka juga memberikan support untuk itu. Kalau itu bisa dijalankan, saya yakin ini akan baik bagi keuangan yang ada di Jakarta ini," pungkas Pramono Anung.
