Fraksi Partai Golkar DPR RI bersama Perum Jasa Tirta I menyepakati penerapan skema buka-tutup terbatas untuk akses lalu lintas di atas Puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai jalan tengah atas protes warga setempat.
Kebijakan penutupan akses yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar tersebut sebelumnya diberlakukan sejak 1 Agustus 2026 demi perlindungan Objek Vital Nasional, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menerima langsung keluhan masyarakat saat berkunjung ke Blitar pada 31 Juli 2026 sebelum menggelar audiensi dengan pengelola bendungan.
"Kalau bukan karena pertimbangan keamanan atau keselamatan, sesuai surat yang saya kirimkan, mohon dibuka tetapi dengan skema limitasi waktu yang ada. Kalau ditutup total akan menimbulkan kemacetan di jalan utama dan mengganggu perekonomian. Kita harus cari opsi lain agar masyarakat tidak terlalu terdampak besar," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).
Sarmuji menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan perimbangan yang cermat antara dampak ekonomi lokal dan faktor risiko keselamatan infrastruktur.
"Kami bersepakat bahwa keselamatan dan keamanan penting, karena jika tidak, khawatir justru akan menjadi masalah besar di kemudian hari," ujar Sarmuji.
Sarmuji menilai sosialisasi awal serta penyediaan jalur alternatif sangat krusial agar kegiatan belajar siswa lintas daerah maupun usaha warga tidak terganggu secara mendadak.
"Kita harus cari solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," kata Sarmuji.
Direktur Utama Perum Jasa Tirta I Fahmi Hidayat menjelaskan bahwa pembatasan lalu lintas kendaraan bermesin diperlukan karena bangunan berusia 50 tahun tersebut sedang menjalani proses peninjauan izin perpanjangan operasi akibat ditemukannya keretakan konstruksi.
"Seiring usia, kekuatannya melemah. Konstruksi dan material saat dibangun tidak bagus dan secanggih saat ini," ujar Fahmi.
Fahmi menambahkan bahwa instrumen pemantauan sedang dipasang untuk mendukung proses pemeliharaan agar fungsi irigasi, pengendalian banjir, pembangkit listrik, dan pasokan air tetap terjaga.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar Hamka B. Kady menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
"Bendungan itu sudah tua, harus dijaga dan dipelihara agar tetap dapat digunakan selama-lamanya. Solusinya, akses jalan di atas Bendungan Lahor jangan ditutup permanen, tetapi diberlakukan buka-tutup secara terbatas, sesuai kondisi, sambil jalan inspeksi diperlebar dan diperkuat. Secara bertahap akses kendaraan roda empat dikurangi," kata Hamka.
Skema transisi buka-tutup terbatas direncanakan beroperasi hingga pukul 22.00 WIB dan dibuka kembali pukul 04.00 WIB dengan tarif Rp1 melalui kartu uang elektronik, sambil mempercepat perkuatan jalur inspeksi alternatif.
