Dugaan keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis memicu evaluasi menyeluruh di Kabupaten Jayapura. Peninjauan ini dikutip dari Detikcom untuk memastikan standar keamanan pangan. Wamendagri Ribka Haluk bersama Wakil Kepala BGN Trenggono mengecek langsung SPPG Depapre.
Rombongan memantau pengelolaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga rantai distribusi makanan. Hasil peninjauan menunjukkan beberapa aspek utama yang membutuhkan perbaikan mendesak. Catatan tersebut meliputi kebersihan fasilitas pencucian, pengawasan suhu makanan matang, dan manajemen tempat penyimpanan bahan baku.
"Peninjauan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan. Setiap temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ujar Ribka.
Pemerintah menegaskan seluruh pengelola SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur secara ketat. Langkah ini penting demi melindungi kesehatan seluruh penerima manfaat program. "Dari hasil peninjauan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari sanitasi, pengendalian suhu makanan, penyimpanan bahan baku, penyimpanan makanan matang, hingga proses distribusi. Semua ini harus segera dibenahi karena menyangkut kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat," tutur Ribka.
Insiden di Kabupaten Jayapura dijadikan momentum penting untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas pengelola SPPG di seluruh wilayah Indonesia. "Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bersama. Evaluasi tidak berhenti pada satu lokasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas pengelola SPPG, serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara disiplin di seluruh Indonesia," kata Ribka.
Skema Khusus MBG untuk Wilayah 3T
Kemendagri tengah merancang tata kelola khusus Program MBG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pola ini disiapkan secara spesifik untuk merespons kondisi di Tanah Papua. Konsep baru tersebut akan memperkuat peran pemerintah daerah serta memperbesar keterlibatan masyarakat lokal.
Pelaksanaan program juga akan disesuaikan dengan karakteristik geografis masing-masing daerah. Kemendagri bersama BGN bakal melakukan inspeksi menyeluruh terhadap sanitasi, rantai distribusi, dan penerapan SOP. Langkah pengawasan ini berlaku di seluruh SPPG nasional.
Kerja sama antar lembaga terus ditingkatkan bersama Kemenkes, Pemda, TNI, dan Polri. Sinergi ini bertujuan menyusun model penyelenggaraan MBG yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
"Evaluasi yang dilakukan bukan hanya untuk menindaklanjuti kejadian di Kabupaten Jayapura, tetapi juga menjadi pijakan dalam menyempurnakan pelaksanaan Program MBG secara nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keamanan pangan," pungkas Ribka.
