Kementerian Sosial meresmikan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat sebagai tim ad hoc guna mengawal pembangunan fasilitas permanen di puluhan titik rintisan. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Jumat (7/8/2026).
Pembentukan tim khusus tersebut dipicu oleh kendala administratif lahan yang membuat 61 lokasi Sekolah Rakyat belum masuk dalam kuota 100 titik pembangunan milik Kementerian Pekerjaan Umum. Saat memimpin rapat pembentukan tim di Kantor Kemensos pada Kamis (6/8), pihak kementerian menyoroti risiko penutupan puluhan sekolah tersebut.
"Kalau tahun ini kita tidak bisa memastikan pembangunannya, potensi untuk ditutup di tahun depan besar sekali karena gedungnya sudah tidak mencukupi," ujar Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo.
Fasilitas sementara yang saat ini digunakan oleh puluhan Sekolah Rakyat rintisan hanya dirancang bertahan maksimal satu tahun. Penanganan cepat sangat dibutuhkan agar sekolah-sekolah ini tetap dapat menampung peserta didik baru pada tahun mendatang.
"Tugas kita adalah memastikan titik-titik ini sudah ada persiapan lahannya. Tolong didata dan diidentifikasi status lahannya, siapa yang sudah mengusulkan, apa masalahnya, dan keterkaitannya dengan kementerian apa saja. Itu harus sudah ada identifikasi," kata Agus Jabo.
Sebagai langkah konkret, TP2SR dijadwalkan menggelar Evaluasi Desk pada 12 Agustus 2026 yang melibatkan 57 pemerintah daerah serta kementerian terkait, seperti Kementerian PU, ATR/BPN, LHK, Kementan, Kemendagri, dan Perhutani. Pengawasan harian akan dilakukan demi memastikan seluruh proses berjalan lancar.
"Supaya kita bisa mengawal dan meng-update perkembangannya setiap hari," ujar Agus Jabo.
Guna menjalankan operasional harian, Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat, Herman Koswara, ditunjuk memimpin TP2SR. Tim ini bertugas menyiapkan data, mendampingi daerah, serta mengoordinasikan penyelesaian kendala lahan hingga pengerjaan fisik dimulai.
"Hari Senin (10 Agustus) kita akan Zoom dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga agar mereka menyiapkan data sebelum desk. Setelah itu tim ini menyusun program percepatan, dan kita minta SK agar bisa segera bekerja," kata Agus Jabo.
