Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan gaji dan tunjangan guru di Indonesia. Tuntutan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani pada Jumat (7/8/2026), dilansir dari Detikcom, guna menjamin kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai masih memprihatinkan. Dorongan tersebut mengemuka setelah pemerintah resmi menaikkan tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan melalui kajian matang.
Pihak legislatif tidak memprotes kenaikan tunjangan TNI, tetapi meminta hak para guru juga diakomodasi dalam prioritas anggaran. "Tetapi kami juga berharap gaji maupun tunjangan guru segera dinaikkan, karena masih banyak guru yang hidup dalam keterbatasan ekonomi," tuturnya.
Lalu menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia nasional. Pihaknya menilai guru tidak boleh hanya dibebani tuntutan pengabdian tanpa penghargaan finansial yang layak.
"Guru adalah pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar memenuhi hak mereka, tetapi merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa," katanya. Kondisi kesejahteraan guru di tanah air tercatat masih berada di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Peningkatan kesejahteraan hidup dinilai berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan.
Pemerintah diimbau segera menyusun payung hukum dan mekanisme regulasi teknis antar Kementerian Terkait. Keterlibatan Kementerian Keuangan dan kementerian teknis diperlukan untuk merealisasikan arahan Presiden terkait pengalokasian anggaran kesejahteraan guru. "Presiden sebenarnya sudah punya arah ke sana. Tinggal sekarang regulasi ini oleh kementerian teknis disiapkan, sementara Kementerian Keuangan juga harus melihat komponen regulasi yang menjadi payung hukum untuk peningkatan kesejahteraan guru," ucapnya.
