Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti tindakan sejumlah aparatur sipil negara di Balai Kota DKI Jakarta yang masih mengakali kewajiban menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, Jumat (7/8/2026). Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri Entry Meeting Penilaian Opini Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Pramono menegaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan untuk memicu kesadaran pegawai pemerintah dalam memanfaatkan layanan angkutan massal.
"Dan itu tercermin dalam setiap hari Rabu saya memutuskan semua ASN Balai Kota wajib menggunakan transportasi umum," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Meski aturan sudah berlaku, mantan Sekretaris Kabinet itu mengungkapkan masih menemukan pelanggaran di lapangan, di mana oknum ASN memarkirkan kendaraan pribadi di tempat lain sebelum berjalan kaki menuju Balai Kota. "Walaupun kadang-kadang banyak yang curi-curi juga. Bukannya saya tidak tahu, saya juga tahu. Mobilnya biasanya dititipin di IRTI itu, ke sininya jalan kaki, baru kemudian kalau sudah sepi mobilnya diambil," ujar Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Langkah mendorong pemanfaatan moda transportasi publik oleh jajaran pegawai Pemprov DKI diklaim mulai berdampak pada peningkatan angka penumpang angkutan umum secara umum. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lonjakan jumlah pengguna angkutan massal di Jakarta, dengan kenaikan operasional TransJakarta sebesar 14,99 persen, LRT Jakarta meningkat 26,42 persen, serta MRT Jakarta bertambah 17,57 persen.
Pramono menilai tren positif pada data BPS menandakan program peralihan transportasi masyarakat sudah berada pada jalur yang tepat. "Artinya apa? Kebijakan itu sudah on the right track," lanjut Pramono, Gubernur DKI Jakarta. Ia menambahkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tercapai saat masyarakat secara nyata beralih dari kendaran pribadi ke transportasi publik.
"Bagi saya pribadi kepuasan itu kalau kemudian secara prosedur SOP-nya bisa dijalankan dan publiknya, masyarakatnya memberikan respons yang cukup baik dan kemudian mereka mau shifting, berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum," pungkas Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
