Pemerintah menemukan sekitar 6 juta data ganda penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memicu evaluasi terhadap total jumlah penerima manfaat. Evaluasi tersebut disampaikan di Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026), dilansir dari Detik Finance. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan bahwa duplikasi data terjadi akibat seorang anak terdaftar pada dua instansi berbeda.
Ia memberi contoh kasus siswa sekolah yang tercatat bersamaan di lembaga pendidikan umum dan pondok pesantren. "Atau dia SMP di dalam pondok (pesantren) dihitung di data Kemendikdasmen sebagai siswa. Kemudian dia juga tercatat sebagai santri di pondok pesantren," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).
Pemerintah terus mengintegrasikan data antarlembaga guna mencegah kepemilikan ganda identitas penerima MBG. Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Agama, hingga Kementerian Kesehatan.
"(agar) Datanya tuh saling ngobrol gitu sehingga kita betul-betul menemukan sebetulnya tuh. Jadi, tidak ada double identitas," tambah Sudaryono. Proses penyisiran data secara berkala diperkirakan bakal memangkas jutaan daftar penerima manfaat dari catatan awal.
"Kalau nggak salah ada pengurangannya ada sekitar ya ada 6 juta. Kita sisir," sambungnya.
