Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan menutup warung atau toko kelontong di desa, melainkan akan berkolaborasi dengan mereka untuk mempermudah distribusi barang bersubsidi.
Dia menjelaskan bahwa KDMP berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi seperti gas, pupuk, dan beras, sehingga masyarakat desa dapat lebih mudah dan murah mendapatkan barang tersebut.
"KDMP adalah infrastruktur pemerintah. Jadi barang-barang bersubsidi semua akan disalurkan melalui KDMP, artinya nanti masyarakat akan benar-benar menikmati subsidi pemerintah itu," ujar Yandri, Jumat (7/8/2026), dilansir dari Detikcom.
Yandri menambahkan pemerintah akan segera mengeluarkan Perpres tentang komitmen BUMN menjadikan KDMP sebagai penyalur barang bersubsidi yang memberikan margin keuntungan dan efisiensi ongkos kirim.
Pada kesempatan yang sama saat pembukaan Musyawarah Daerah DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten, Yandri mengungkapkan KDMP juga akan berfungsi sebagai offtaker hasil desa, misalnya membeli ikan dari nelayan ketika harga turun, dengan dukungan cold storage.
"Nanti sistem KDMP akan saling mengetahui potensi desa lain. Jika desa nelayan punya banyak ikan dan desa lain tidak, bisa saling tukar barang," kata Yandri.
Yandri juga menjelaskan hasil panen petani seperti gabah dapat dibeli oleh KDMP karena adanya gudang penyimpanan dan armada truk untuk pengangkutan hasil pertanian.
Dia mengajak kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan program KDMP yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan masyarakat desa.
"Ekosistem KDMP sedang dibangun. Sekarang tahap finalisasi gudang, gerai, dan alat logistik. Insyaallah akhir Agustus sekitar 35 ribu KDMP akan selesai," ujar Yandri.
Yandri menambahkan aset KDMP akan menjadi milik desa, dan 20% keuntungan KDMP akan menjadi pendapatan asli desa, sementara sisa hasil usaha dibagikan kepada masyarakat desa.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Anwar Sadat, serta pejabat Kemendes seperti Dirjen PEID Tabrani dan Kepala BPSDM Agustomi Masik.
