Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyelenggarakan Public Diplomacy and Negotiation Training di Bandung pada 4-5 Agustus 2026 guna memperkuat kemampuan SDM dalam negosiasi serta komunikasi internasional, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan posisi Indonesia pada perdagangan hasil hutan, pasar karbon, dan kerja sama pengelolaan hutan global. Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), IISD, serta Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bappenas. Materi yang dibahas meliputi regulasi internasional, penyusunan strategic messaging, teknik negosiasi, hingga simulasi lintas kementerian.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menegaskan pentingnya fondasi diplomasi dalam ajang global tersebut.
"Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam diplomasi," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2026).
Ristianto menambahkan bahwa potensi kehutanan Indonesia perlu dikomunikasikan secara optimal agar memperoleh pengakuan serta kepercayaan penuh dari para mitra internasional.
"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," ujarnya.
Upaya penguatan komunikasi dan negosiasi ini mencakup perluasan pengakuan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan International Tropical Peatland Center (ITPC), pengembangan World Mangrove Center (WMC), serta penguatan posisi di High Quality Carbon Market.
Sebagai pemilik salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia, pemerintah terus mendorong pengelolaan hutan agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pencapaian target lingkungan serta pembangunan berkelanjutan secara konsisten berbasis data.
