Istana Kepresidenan bersama jajaran petinggi partai politik koalisi memberikan tanggapan terkait kabar yang beredar mengenai rencana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Isu mengenai kocok ulang kabinet tersebut dikabarkan hanya berskala terbatas guna mengisi beberapa posisi jabatan yang saat ini masih mengalami kekosongan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah sampai saat ini belum merancang agenda perombakan susunan menteri.
"Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8).
Prasetyo menyampaikan fokus utama pemerintah saat ini adalah menunjuk pejabat baru untuk mengisi posisi wakil menteri yang belum terisi, seperti posisi Wamen Pertanian serta Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," ujarnya.
Ia membeberkan contoh posisi yang masih memerlukan pengisian pejabat definitif di lingkungan kementerian.
"Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle," ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan penegasan serupa bahwa penataan jajaran kabinet sepenuhnya berada di bawah kewenangan eksekutif.
"Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya," kata Muzani di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (7/8).
Muzani enggan memberikan komentar lebih panjang mengenai spekulasi pergantian menteri tersebut dan menekankan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dari jajaran partai politik, Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengingatkan seluruh pihak agar menyerahkan urusan pergantian menteri kepada kepala negara.
"Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada," kata Saleh saat dihubungi.
Saleh mengungkapkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menginstruksikan kader untuk fokus bekerja, sementara diskursus publik dibiarkan berkembang secara alamiah.
"PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi," ucap dia.
Pandangan serupa diutarakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf yang memandang kinerja mitra kerja kementeriannya di parlemen masih berjalan optimal.
"Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua," ujar Dede Yusuf.
Dede menambahkan bahwa penilaian kinerjanya terbatas pada kementerian yang menjadi mitra kerja langsung di Komisi II DPR.
"Kalau untuk semua menteri, saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II," imbuhnya.
Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengarahkan agar kepastian isu ini ditanyakan secara langsung kepada juru bicara pemerintah.
"Nggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana," tutur dia.
Terkait dinamika hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintah yang mengalami penurunan, Andreas menilai eksekutif mungkin memiliki indikator dan penilaian tersendiri.
"Dari hasil-hasil survei ini, apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti yang dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri," tutur dia.
