Cara buat bukti potong pph 21 – Bukti potong PPh 21 adalah dokumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain. Dengan memahami cara membuat bukti potong PPh 21 yang benar, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan terhindar dari sanksi.
Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang cara membuat bukti potong PPh 21, mulai dari pengertian, elemen, hingga pengisian dan pengarsipannya. Selain itu, kita juga akan membahas implikasi hukum dan pajak yang terkait dengan bukti potong PPh 21.
Pengertian Bukti Potong PPh 21
Bukti Potong PPh 21 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemberi penghasilan kepada penerima penghasilan sebagai bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dilakukan.
Format bukti potong PPh 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2017, yang terdiri dari:
- Bagian I: Identitas Wajib Pajak
- Bagian II: Penghasilan Bruto
- Bagian III: Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Bagian IV: Penghasilan Kena Pajak
- Bagian V: Perhitungan PPh Pasal 21
- Bagian VI: Pemotongan PPh Pasal 21
- Bagian VII: Pengesahan
Fungsi dan tujuan bukti potong PPh 21 adalah sebagai berikut:
- Sebagai bukti bahwa pemberi penghasilan telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.
- Sebagai dasar bagi penerima penghasilan untuk melakukan pelaporan dan penghitungan pajak terutang dalam SPT Tahunan.
- Sebagai dokumen pendukung bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak.
Identifikasi Syarat-syarat untuk Membuat Bukti Potong PPh 21
Pembuatan bukti potong PPh 21 memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
Jenis Penghasilan Kena Pajak
- Gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
- Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.
- Penghasilan dari modal (seperti bunga, dividen, dan royalti).
- Penghasilan lain yang diatur dalam Undang-Undang PPh.
Ambang Batas Penghasilan
Pembuatan bukti potong PPh 21 wajib dilakukan jika penghasilan bruto pegawai melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun.
Membuat bukti potong PPh 21 sangat penting bagi wajib pajak. Bukti potong ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan. Jika Anda kesulitan menghilangkan komedo di hidung, Anda dapat mencoba cara ampuh menghilangkan komedo di hidung . Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, Anda dapat membersihkan komedo secara efektif.
Setelah komedo di hidung hilang, Anda dapat kembali fokus pada pembuatan bukti potong PPh 21 dengan lebih mudah dan efisien.
Tarif PPh 21
Tarif PPh 21 progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016.
Saat membuat bukti potong PPh 21, Anda harus memastikan semua informasi tercantum dengan benar. Nah, untuk menghemat waktu dan biaya, Anda bisa menggunakan aplikasi e-filing yang praktis. Menariknya, Anda juga bisa mengakses berbagai informasi bermanfaat lainnya, seperti cara beli paket im3 murah . Dengan begitu, Anda bisa tetap terhubung dengan orang-orang terdekat tanpa menguras kantong.
Kembali ke topik bukti potong PPh 21, pastikan Anda mencantumkan masa pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh yang telah dipotong secara akurat.
Prosedur Pembuatan Bukti Potong PPh 21: Cara Buat Bukti Potong Pph 21
Pembuatan bukti potong PPh 21 merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang telah melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pihak lain. Bukti potong ini berfungsi sebagai bukti pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dilakukan.
Langkah-langkah Pembuatan Bukti Potong PPh 21
- Menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan, seperti daftar karyawan, penghasilan bruto, dan PPh Pasal 21 yang telah dipotong.
- Mengisi formulir bukti potong PPh 21 dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan pada formulir bukti potong.
- Menyerahkan bukti potong kepada karyawan atau pihak yang berhak menerimanya.
Pengisian Formulir Bukti Potong PPh 21
Formulir bukti potong PPh 21 terdiri dari beberapa bagian, antara lain:
- Bagian A: Berisi identitas wajib pajak pemotong dan pihak yang dipotong.
- Bagian B: Berisi rincian penghasilan bruto, biaya jabatan, penghasilan neto, dan PPh Pasal 21 yang telah dipotong.
- Bagian C: Berisi keterangan mengenai cara pembayaran PPh Pasal 21.
Setiap bagian harus diisi dengan lengkap dan akurat sesuai dengan data dan dokumen yang tersedia.
Kewajiban Penyampaian Bukti Potong PPh 21
Wajib pajak pemotong wajib menyampaikan bukti potong PPh 21 kepada karyawan atau pihak yang dipotong paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir.
Komponen Bukti Potong PPh 21
Bukti potong PPh 21 merupakan dokumen penting yang mencatat jumlah pajak penghasilan (PPh) yang telah dipotong dari penghasilan seorang wajib pajak. Bukti potong ini diterbitkan oleh pihak pemotong pajak, biasanya pemberi kerja atau pembayar penghasilan lainnya, dan digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan.
Komponen Wajib
Bukti potong PPh 21 wajib memuat beberapa komponen penting, yaitu:
- Nama, alamat, dan NPWP pemotong pajak
- Nama, alamat, dan NPWP wajib pajak
- Masa pajak
- Jumlah penghasilan bruto
- Jumlah penghasilan neto
- Jumlah PPh yang dipotong
- Tanda tangan pemotong pajak
Komponen Tambahan
Selain komponen wajib, bukti potong PPh 21 juga dapat memuat beberapa komponen tambahan, seperti:
- Kode jenis penghasilan
- Tarif PPh yang diterapkan
- Jumlah PPh yang telah dibayar
- Jumlah kredit pajak
Format Bukti Potong PPh 21
Bukti potong PPh 21 adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemberi penghasilan yang memuat informasi tentang penghasilan, potongan PPh 21, dan pajak yang telah dibayar oleh penerima penghasilan.
Format bukti potong PPh 21 yang benar harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013.
Format Baku
- Nama, alamat, dan NPWP pemberi penghasilan
- Nama, alamat, dan NPWP penerima penghasilan
- Masa pajak
- Jenis penghasilan
- Jumlah penghasilan bruto
- Jumlah penghasilan neto
- Jumlah PPh 21 yang dipotong
- Jumlah pajak yang telah dibayar
Selain itu, bukti potong PPh 21 juga dapat memuat informasi tambahan, seperti:
- Tarif PPh 21 yang diterapkan
- Status wajib pajak
- Kode cabang pemotong pajak
– Jelaskan cara pencatatan bukti potong PPh 21 dalam pembukuan, termasuk
Pencatatan bukti potong PPh 21 dalam pembukuan merupakan bagian penting dari kepatuhan pajak. Berikut adalah cara pencatatannya:
Akun-Akun yang Digunakan
- Akun Beban Pajak Penghasilan Pasal 21:Digunakan untuk mencatat jumlah PPh 21 yang dipotong.
- Akun Hutang Pajak Penghasilan Pasal 21:Digunakan untuk mencatat kewajiban pajak yang belum dibayar.
- Akun Piutang Pajak Penghasilan Pasal 21:Digunakan untuk mencatat kelebihan PPh 21 yang telah dibayar.
Dokumen Pendukung yang Diperlukan
- Bukti potong PPh 21 yang telah diterbitkan.
- Faktur atau dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan transaksi yang menjadi dasar pemotongan PPh 21.
- Data penerima PPh 21, seperti nama, alamat, dan NPWP.
Contoh Jurnal Pencatatan Bukti Potong PPh 21
Berikut adalah contoh jurnal pencatatan bukti potong PPh 21:
Tanggal |
No. Bukti Potong |
Jumlah PPh yang Dipotong |
No. NPWP Penerima |
|---|---|---|---|
2023-03-01 |
001/2023 |
Rp1.000.000 |
123456789012345 |
Verifikasi Bukti Potong PPh 21
Verifikasi bukti potong PPh 21 merupakan proses penting untuk memastikan keaslian dan kebenaran dokumen tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan.
Tujuan utama verifikasi bukti potong PPh 21 adalah untuk mencegah penggelapan pajak dan memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan penghasilannya dengan benar. Bukti potong yang telah diverifikasi dapat menjadi dasar untuk penghitungan pajak terutang dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Langkah-langkah Verifikasi
Proses verifikasi bukti potong PPh 21 meliputi beberapa langkah berikut:
- Memeriksa Keaslian Dokumen:Memastikan bahwa bukti potong tersebut asli dan dikeluarkan oleh pemberi kerja atau pihak yang berwenang.
- Memverifikasi Identitas Wajib Pajak:Membandingkan informasi pada bukti potong dengan data wajib pajak yang terdaftar di DJP.
- Memeriksa Kebenaran Data:Memastikan bahwa data pada bukti potong, seperti jumlah penghasilan, potongan, dan pajak terutang, sesuai dengan catatan pemberi kerja dan peraturan perpajakan yang berlaku.
Contoh Kasus Verifikasi
Dalam kasus yang berhasil, verifikasi bukti potong PPh 21 dapat mengidentifikasi adanya penggelapan pajak oleh wajib pajak. Hal ini dapat berujung pada sanksi dan denda yang dikenakan oleh DJP.
Sebaliknya, dalam kasus yang gagal, verifikasi dapat membuktikan bahwa bukti potong tersebut asli dan benar. Hal ini dapat membantu wajib pajak dalam proses pelaporan SPT Tahunan dan menghindari masalah dengan otoritas pajak.
Sanksi Pelanggaran Bukti Potong PPh 21
Pelanggaran dalam pembuatan dan penyampaian bukti potong PPh 21 dapat menimbulkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sanksi yang dikenakan dapat berupa:
Denda Administratif
- Denda sebesar 1% dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dipotong, untuk setiap bulan keterlambatan penyampaian bukti potong.
- Denda maksimal sebesar 100% dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dipotong.
Pidana
Jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja, dapat dikenakan sanksi pidana berupa:
- Kurungan paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
- Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dipotong, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dipotong.
Contoh Kasus
Pada tahun 2023, PT XYZ terbukti melakukan pelanggaran dalam pembuatan dan penyampaian bukti potong PPh 21. Perusahaan tersebut terlambat menyampaikan bukti potong selama 3 bulan.
Akibatnya, PT XYZ dikenakan denda administratif sebesar 3% dari jumlah pajak terutang yang tidak dipotong, yaitu Rp100 juta.
Peran Bukti Potong PPh 21 dalam Perpajakan
Bukti Potong PPh 21 memegang peranan penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Sebagai dokumen yang diterbitkan oleh pemotong pajak (biasanya perusahaan atau badan usaha), bukti potong berfungsi sebagai bukti pembayaran dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan.
Membuat bukti potong PPh 21 cukup mudah. Pertama, kumpulkan data terkait, seperti penghasilan bruto dan PPh terutang. Lalu, gunakan formulir 1721-A1 atau aplikasi e-Filing untuk mengisi dan menghitung bukti potong. Setelah itu, unduh dan cetak bukti potong untuk diserahkan kepada karyawan.
Nah, jika bekas jahitan Anda mengalami pertumbuhan daging yang mengganggu, jangan khawatir. Ada berbagai cara menghilangkan daging tumbuh bekas jahitan secara alami, seperti mengoleskan cuka apel atau minyak pohon teh. Kembali ke pembuatan bukti potong PPh 21, pastikan Anda menandatangani dan mencantumkan tanggal pembuatan bukti potong untuk keabsahannya.
Bukti potong PPh 21 menjadi dasar bagi wajib pajak (karyawan) untuk melaporkan dan menghitung pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. Dengan adanya bukti potong, wajib pajak dapat mengetahui dengan jelas jumlah penghasilan yang telah diterima, besarnya PPh yang dipotong, serta informasi penting lainnya terkait perpajakan.
Bukti Potong PPh 21 dan Penerimaan Negara
Bukti potong PPh 21 juga berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Pembayaran PPh Pasal 21 oleh wajib pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Dengan adanya bukti potong, pemerintah dapat memastikan bahwa PPh yang terutang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, bukti potong PPh 21 membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak. Melalui bukti potong, DJP dapat memverifikasi kebenaran laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Dengan demikian, bukti potong PPh 21 berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan potensi penggelapan pajak.
10. Tips Membuat Bukti Potong PPh 21 yang Benar
Membuat bukti potong PPh 21 yang benar sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda membuat bukti potong PPh 21 yang benar:
Lengkapi Data dengan Benar
Pastikan semua data pada bukti potong PPh 21 diisi dengan lengkap dan benar, termasuk:
- Nama dan NPWP pemotong pajak
- Nama dan NPWP penerima pajak
- Masa pajak
- Jumlah penghasilan bruto
- Jumlah PPh 21 yang dipotong
Gunakan Format yang Tepat
Gunakan format yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat membuat bukti potong PPh 21. Format ini dapat ditemukan di situs web DJP.
Dalam membuat bukti potong PPh 21, diperlukan proses generalisasi data untuk memastikan keakuratan informasi. Generalisasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber , mengolahnya untuk menemukan pola dan tren, serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah. Proses ini membantu memastikan bahwa bukti potong PPh 21 yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan.
Gunakan Kode Pajak yang Benar
Gunakan kode pajak yang benar untuk jenis penghasilan yang diterima. Kode pajak dapat ditemukan di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2016.
Hitung PPh 21 dengan Benar
Hitung PPh 21 yang dipotong dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anda dapat menggunakan kalkulator PPh 21 yang disediakan oleh DJP.
Sertakan Tanda Tangan dan Cap
Tandatangani dan cap bukti potong PPh 21 sebagai bukti keabsahan dokumen.
Simpan Bukti Potong dengan Baik
Simpan bukti potong PPh 21 dengan baik untuk keperluan pemeriksaan pajak.
Lakukan Rekonsiliasi
Lakukan rekonsiliasi antara bukti potong PPh 21 yang diterbitkan dengan SPT Masa PPh 21 yang dilaporkan.
Laporkan SPT Masa PPh 21 Tepat Waktu
Laporkan SPT Masa PPh 21 tepat waktu untuk menghindari sanksi.
Cara Membuat Bukti Potong PPh 21
Bukti potong PPh 21 merupakan dokumen penting yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang telah dipotong dari karyawan. Membuat bukti potong PPh 21 dapat menjadi tugas yang rumit, tetapi dengan mengikuti langkah-langkah berikut, Anda dapat membuatnya dengan mudah dan akurat.
Langkah 1: Kumpulkan Informasi yang Diperlukan
- Nama dan alamat wajib pajak
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak
- Masa pajak
- Jumlah penghasilan bruto
- Jumlah pajak yang dipotong
Langkah 2: Gunakan Aplikasi atau Software
Ada beberapa aplikasi atau software yang dapat membantu Anda membuat bukti potong PPh 21, seperti e-SPT PPh 21 atau aplikasi pajak online lainnya. Aplikasi ini akan memandu Anda melalui proses pengisian data dan membuat bukti potong secara otomatis.
Langkah 3: Isi Formulir Bukti Potong
Jika Anda tidak menggunakan aplikasi atau software, Anda dapat mengisi formulir bukti potong secara manual. Formulir ini dapat diunduh dari situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Langkah 4: Verifikasi Data
Setelah mengisi bukti potong, pastikan untuk memverifikasi data dengan cermat. Kesalahan dalam pengisian data dapat menyebabkan masalah saat pelaporan pajak.
Langkah 5: Kirim Bukti Potong
Bukti potong harus diserahkan kepada wajib pajak paling lambat 31 Maret tahun berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bukti potong dapat dikirimkan secara langsung atau melalui pos.
Sertakan Contoh Format Bukti Potong PPh 21
Bukti potong PPh 21 adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemotong pajak (biasanya perusahaan atau instansi) kepada penerima penghasilan (karyawan atau individu). Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh pemotong pajak.
Format Bukti Potong PPh 21
Format bukti potong PPh 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/ 2019. Berikut ini adalah contoh format bukti potong PPh 21:
- Kop surat pemotong pajak
- Judul: Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
- Nomor bukti potong
- Tanggal bukti potong
- Nama dan NPWP pemotong pajak
- Nama dan NPWP penerima penghasilan
- Masa pajak
- Penghasilan bruto
- PPh 21 terutang
- Kode jenis penghasilan
- Tanda tangan pemotong pajak
Studi Kasus Bukti Potong PPh 21
Dalam praktiknya, pembuatan dan penyampaian bukti potong PPh 21 memainkan peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu studi kasus yang menunjukkan penerapannya adalah sebagai berikut:
PT XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, memiliki kewajiban untuk membuat dan menyampaikan bukti potong PPh 21 kepada karyawannya. Setiap bulan, perusahaan menghitung jumlah PPh 21 yang terutang dari gaji karyawan berdasarkan tarif progresif yang ditetapkan pemerintah.
Formulir Bukti Potong PPh 21, Cara buat bukti potong pph 21
Bukti potong PPh 21 yang dibuat oleh PT XYZ mengacu pada formulir yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Formulir tersebut berisi informasi penting seperti:
- Nama, alamat, dan NPWP pemotong pajak (PT XYZ)
- Nama, alamat, dan NPWP karyawan
- Jumlah penghasilan bruto yang diterima karyawan
- Jumlah PPh 21 yang terutang
- Tanda tangan pemotong pajak
Bukti potong ini kemudian diserahkan kepada karyawan sebagai bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan. Karyawan dapat menggunakan bukti potong ini untuk melaporkan SPT Tahunan mereka dan mengklaim kredit pajak atas PPh 21 yang telah dipotong.
Ulasan Penutup
Dengan mengikuti langkah-langkah pembuatan bukti potong PPh 21 yang benar, wajib pajak dapat memastikan bahwa kewajiban perpajakannya terpenuhi dengan baik. Bukti potong PPh 21 yang valid juga menjadi bukti penting dalam proses penyusunan SPT Tahunan dan dapat membantu wajib pajak dalam menghemat pajak yang harus dibayar.
Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami dan menerapkan cara pembuatan bukti potong PPh 21 yang benar. Dengan demikian, wajib pajak dapat berkontribusi pada penerimaan negara dan terhindar dari masalah perpajakan di kemudian hari.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu bukti potong PPh 21?
Bukti potong PPh 21 adalah dokumen yang menyatakan bahwa pemotong pajak telah memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain.
Siapa yang wajib membuat bukti potong PPh 21?
Wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto dari usaha atau pekerjaan sebesar Rp 4.500.000 per bulan atau Rp 54.000.000 per tahun wajib membuat bukti potong PPh 21.
Kapan batas waktu pembuatan bukti potong PPh 21?
Bukti potong PPh 21 harus dibuat paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir.
