Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pertama kali meletus di daerah Jawa Barat di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo pada 7 Agustus 1949. Gerakan politik dan militer tersebut menjadi konflik internal pertama pasca-kemerdekaan Indonesia yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).
Akar pergerakan ini sejatinya telah terbentuk sejak awal tahun 1948, menyusul penandatanganan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Perjanjian tersebut mengharuskan wilayah Jawa Barat dikuasai oleh Belanda, sehingga pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Divisi Siliwangi diwajibkan melakukan 'long march' mengosongkan area Jawa Barat menuju Jawa Tengah.
Penolakan terhadap hasil Perjanjian Renville memicu konsolidasi kekuatan lokal yang enggan meninggalkan Jawa Barat. Kartosuwirjo bersama Oni kemudian menggelar Konferensi Pemimpin Umat Islam di Tasikmalaya pada 10-11 Februari 1948. Pertemuan bersejarah ini melahirkan gagasan pembentukan Negara Islam Indonesia beserta sayap militernya, Tentara Islam Indonesia.
Pengeluaran Maklumat dan Perang Suci
Ketika Agresi Militer Belanda II menyerang Ibu Kota Yogyakarta pada akhir tahun 1948, Kartosuwirjo memanfaatkan situasi kekosongan kekuasaan tersebut. Ia mengumumkan perang suci total melawan tentara Belanda sekaligus menolak mengakui kedaulatan Republik Indonesia.
Proklamasi Resmi Negara Islam Indonesia
Konflik bersenjata segitiga antara TII, TNI, dan pasukan Belanda terus berkecamuk di wilayah pegunungan Jawa Barat hingga pertengahan tahun 1949. Setelah Perjanjian Roem-Royen disepakati, Kartosuwirjo secara resmi memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya pada 7 Agustus 1949.
Pemerintah Republik Indonesia menetapkan DI/TII sebagai organisasi terlarang pada 8 Desember 1950. Penetapan ini menjadi dasar peluncuran berbagai operasi militer skala besar untuk menumpas gerakan separatis di Jawa Barat.
Penyebaran Gerakan ke Berbagai Wilayah Indonesia
Keberhasilan awal pergerakan di Jawa Barat memicu munculnya simpati dan pemberontakan serupa di beberapa daerah lain di Indonesia.
| Wilayah Pemberontakan | Tokoh Pemimpin | Waktu Awal Meletus | Faktor Latar Belakang |
|---|---|---|---|
| Jawa Barat | S.M. Kartosuwirjo | 7 Agustus 1949 | Penolakan Perjanjian Renville & cita-cita NII |
| Jawa Tengah | Amir Fatah | 23 Agustus 1949 | Pengaruh gerakan Jawa Barat & pangkalan perlawanan |
| Aceh | Tengku Muhammad Daud Beureueh | 21 September 1953 | Penurunan status daerah otonom Aceh |
Pemberontakan di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah yang membawahi wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan mulai 23 Agustus 1949. Sementara itu di Sumatera, Tengku Muhammad Daud Beureueh menyatakan Aceh menjadi bagian dari DI/TII pada 21 September 1953, sebagai bentuk protes atas penurunan status Aceh menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950.
Operasi Penumpasan dan Akhir Gerakan DI TII
Pemerintah merespons ancaman disintegrasi ini dengan menerapkan strategi militer khusus di masing-masing kawasan.
Operasi Pagar Betis di Jawa Barat
Kodam VI Siliwangi menerapkan taktik Operasi Pagar Betis untuk mempersempit ruang gerak pasukan TII di pegunungan Jawa Barat. Strategi pengepungan yang melibatkan rakyat ini berhasil mengepung markas pertahanan musuh hingga Kartosuwirjo ditangkap dan dieksekusi mati pada tahun 1962.
Pembentukan Pasukan Khusus di Jawa Tengah
Untuk menumpas pergerakan Amir Fatah di wilayah Jawa Tengah, pemerintah membentuk pasukan pemukul khusus bernama Banteng Raider. Pasukan ini secara intensif melakukan operasi mobil cepat hingga berhasil melumpuhkan kekuatan DI/TII di wilayah Brebes dan sekitarnya pada kurun waktu 1950.
Penangkapan pimpinan tertinggi serta penyelesaian musyawarah di daerah lain secara bertahap mengakhiri riwayat pemberontakan DI/TII di tanah air.
