Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, merespons kenaikan gini ratio Indonesia pada Maret 2026 yang mencatat 0,368, naik 0,005 poin dari September 2025, sebagai indikator ketimpangan pengeluaran penduduk di Tanah Air, dilansir dari Detik Finance.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan gini ratio Indonesia meningkat walaupun angka kemiskinan justru turun menjadi 8,07% dengan jumlah penduduk miskin 22,93 juta orang. Ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dengan gini ratio 0,387 dan di perdesaan 0,296, masing-masing naik 0,004 dan 0,010 poin dibandingkan September 2025.
Menanggapi hal tersebut, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah berupaya menekan ketimpangan melalui penciptaan lapangan kerja dan program vokasi serta magang.
"Ya tentu kembali lagi kita terus mendorong penurunan daripada pengangguran dan kita dorong agar penciptaan lapangan kerja semakin tinggi. Salah satunya juga mengganjel dengan vokasi dan juga magang sehingga tentu kita bisa menekan gini rasio," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan kebijakan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan dengan penghasilan sampai Rp 10 juta per bulan untuk membantu menekan ketimpangan.
"Di samping itu kita kan masih melanjutkan PPH di tanggung pemerintah untuk pekerja yang di bawah Rp10 juta," tambahnya.
Dari sisi statistik, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menjelaskan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan meningkat pada Maret 2026 dibandingkan September 2025.
"Kemudian juga ketimpangan di perkotaan pada Maret 2026 sebesar 0,387 lebih tinggi 0,004 poin jika dibandingkan dengan kondisi bulan September 2025. Sementara itu ketimpangan di perdesaan pada bulan Maret 2026 sebesar 0,296 lebih tinggi 0,01 poin jika dibandingkan dengan bulan September 2025," ujar Edy.
