Rekening bank milik National Iranian Oil Company (NIOC) dibekukan oleh Bank of Industry and Mine milik pemerintah Iran akibat penumpukan utang yang terus membengkak, seperti dilansir dari Detik Finance. Tindakan pembekuan tersebut tetap dilakukan meskipun regulasi anggaran negara sebenarnya memberikan penangguhan pembayaran sebagian utang NIOC hingga Maret 2027, menurut laporan media setempat Fars. Pihak perbankan sendiri belum merilis besaran nominal utang maupun rincian rekening BUMN minyak tersebut yang berdampak pada tindakan penyitaan ini.
Secara terpisah, Kepala National Development Fund (NDF) Iran, Mehdi Ghazanfari, mengungkapkan bahwa NIOC dipastikan tidak sanggup melunasi pinjaman senilai hampir US$ 17 miliar atau setara Rp 304,3 triliun kepada pihaknya.
Keterlambatan pelunasan kewajiban ini dipicu oleh terhambatnya proyek pengembangan kawasan ladang minyak raksasa Azadegan akibat persoalan administrasi dan birokrasi internal. "Pelunasan utang NIOC melalui jalur ini (Azadegan) tidak akan berhasil. Sempat ada harapan utang bisa dibayar melalui langkah seperti pengalihan ladang minyak lain, tetapi kondisi saat ini membuat prosesnya ditunda. Kami berharap setelah perang berakhir dan kondisi kembali normal, persoalan ini dapat diselesaikan," kata Mehdi dikutip dari Reuters, Kamis (6/8/2026).
Dampak Sanksi AS dan Ketergantungan Pembiayaan Domestik
Tekanan keuangan yang menghimpit NIOC terjadi akibat kombinasi sanksi internasional, minimnya investasi bertahun-tahun, serta keharusan bergantung pada lembaga keuangan dalam negeri.
Penerapan sanksi dari Amerika Serikat (AS) memaksa mayoritas investor asing pergi dari sektor energi Iran, sehingga NIOC sangat mengandalkan dana pinjaman domestik seperti NDF untuk membiayai proyek ladang minyak.
Penggunaan modal sovereign wealth fund yang berlebihan ini mengubah fungsi awal dana cadangan negara menjadi alat pembiayaan proyek langsung, yang pada akhirnya memicu lonjakan beban utang NIOC.
Sengketa Pajak dan Pembekuan Rekening Digital
Selain persoalan utang lembaga, NIOC juga mengalami perselisihan dengan otoritas perpajakan terkait kewajiban penerapakan faktur digital.
Wakil Kepala Urusan Pajak Manajemen Keuangan NIOC, Morteza Rouhi, menjelaskan bahwa lembaga perpajakan sempat memblokir serta menarik dana dari beberapa rekening perusahaan sebelum akhirnya dihentikan oleh intervensi kantor hukum pemerintah.
Pihak manajemen NIOC menegaskan bahwa seluruh transaksi penjualan minyak negara dan kegiatan ekspor rahasia tidak sepatutnya disamakan dengan regulasi aktivitas komersial biasa.
