Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyisir sejumlah sekolah swasta elit yang tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Pusat pada Jumat (7/8/2026). Langkah penataan ini dilakukan agar penyaluran bantuan gizi dapat berfokus pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa proses inventarisasi data sekolah penerima manfaat hingga kini masih berjalan dinamis. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi secara langsung dengan para kepala sekolah, orang tua murid, serta komite sekolah terkait efisiensi penyaluran program tersebut.
Ratusan sekolah swasta kategori mampu dengan biaya pendidikan tinggi tercatat telah menyampaikan penolakan secara terbuka. Lembaga-lembaga tersebut menilai fasilitas maupun gizi para siswa di lingkungan mereka sudah terpenuhi secara mandiri.
"Sedang kita hitung, ya, jadi nanti kami umumkan berikutnya ya. Yang jelas betul yang kamu sampaikan bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta khususnya yang elit misalnya itu kan tidak perlu MBG. Itu kami komunikasikan dengan kepala sekolah dengan orang tua dengan apa namanya komite sekolah ya kami komunikasikan," ujar Kepala BGN Sudaryono.
Ia menambahkan bahwa penetapan daftar akhir sekolah yang mengundurkan diri dari skema MBG akan dipublikasikan setelah seluruh data terverifikasi.
"Ada beberapa sekolah itu, ada berapa ada sekian ratuslah itu yang sudah menyatakan tidak perlu ada, rata-rata sekolah swasta yang memang mohon maaf mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak perlu memerlukan adanya MBG di sekolahnya gitu," jelas Sudaryono.
Penghentian alokasi program bagi kalangan mampu diharapkan tidak mengurangi hak bagi masyarakat rentan yang membutuhkan gizi seimbang.
"Intinya semua yang berhak menerima kita berikan kecuali yang tidak mau ya. Jadi semua yang berhak itu kami kita berikan kecuali yang tidak mau. Jadi ada sekolah-sekolah swasta tadi itu yang kemudian tapi angka data pastinya ya sudah ada dinamis tapi mungkin enggak bisa aku sampaikan di sini ya nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," tutur Sudaryono.
Sebelumnya, penataan sasaran penerima MBG juga telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/7/2026). Dalam rapat tersebut disepakati bahwa anak-anak dari keluarga mampu tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.
"Pokoknya soal penataan penerima manfaat, ya. Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ya ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali gitu kan kalau desil 8, 9, 10, itu memang tidak akan diberikan lagi," beber Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.
