BMKG memperingatkan potensi kekeringan parah di sebagian besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi Selatan pada puncak kemarau Agustus hingga September 2026, akibat cuaca kering dan fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027, dilansir dari Detikcom.
Curah hujan di wilayah tersebut diprediksi tetap di bawah normal hingga awal Oktober, sehingga risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta krisis air bersih menjadi ancaman serius.
Kondisi ini sudah dirasakan masyarakat di berbagai daerah, seperti di Desa Ragajaya, Bojonggede, Bogor, yang mengalami kekeringan sumur selama sebulan terakhir dan belum terlayani PDAM, serta di Banten dan Bogor yang debit air sungai menyusut drastis.
Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, mengatakan, "Wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi pada puncak kemarau Agustus-September 2026 adalah sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan. Daerah-daerah ini diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal hingga awal Oktober sebelum hujan mulai kembali masuk."
Ia menambahkan bahwa musim kemarau tahun ini dipengaruhi kuat oleh El Nino yang diperkirakan melemah mulai pertengahan Oktober, dengan musim hujan mulai masuk sebagian wilayah barat Indonesia pada Oktober dan meluas November.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyatakan, "Kami saat raker secara tegas telah wanti-wanti kepada pemerintah agar tidak lengah menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi para pakar iklim menjadi yang terkuat dalam 150 tahun terakhir, El Nino kuat yang kita hadapi saat ini adalah faktor alam yang memang harus diantisipasi dengan berbagai cara. Namun perlu saya tegaskan, kondisi kita sekarang sudah bergeser dari tahap pencegahan ke tahap pengendalian dampak."
Daniel juga menyebutkan pentingnya penanganan krisis air dengan cepat melalui sumur darurat dan hujan buatan. "Pertama, pengeboran sumur darurat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tapi ini harus dikendalikan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan degradasi air tanah jangka panjang, jangan sampai solusi darurat hari ini jadi masalah baru esok hari. Kedua, rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan, terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak kekeringan dan titik api," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengungkapkan rencana modifikasi cuaca dengan hujan buatan untuk mengatasi kekeringan. "Dari data yang ada, puncak El Nino itu akan panjang, mungkin salah satu yang terpanjang dibandingkan tahun 2023. Puncaknya kurang lebih nanti akhir September atau minggu pertama-kedua Oktober baru akan ada hujan," katanya.
Meski demikian, Pramono menyebut kendala minimnya awan untuk hujan buatan. "Problemnya adalah ada kemungkinan awan itu kecil. Tetapi saya sudah memerintahkan dan kita sudah mempersiapkan. Kalau tadi malam itu termasuk rezeki anak saleh, nggak ada awan tapi bisa dimodifikasi," ujarnya.
"Jadi intinya tadi saya sudah memberikan persetujuan untuk kalau bisa setiap minggu itu satu-dua kali dibuat hujan buatan atau modifikasi cuaca. Karena ini akan berlangsung lama," tambah Pramono.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menguatkan bahwa keberhasilan hujan buatan sangat bergantung pada keberadaan awan. "Dengan catatan ketika awan masih ada ya. Karena kalau tanpa awan kita tidak bisa memodifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem," ujarnya.
BMKG juga telah memasang Ground Based Generator (GBG) di beberapa gedung tinggi Jakarta yang bekerja sama dengan BPBD DKI Jakarta untuk membantu memicu hujan saat awan berpotensi turun hujan. "Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian terjadi hujan," tutur Faisal.
