Mendapatkan buku nikah resmi dari negara menjadi kebutuhan krusial bagi pasangan yang sebelumnya melakukan pernikahan secara siri atau tidak tercatat. Langkah ini sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum penuh bagi suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut.
Banyak pasangan yang bertanya-tanya mengenai status hukum mereka. Pertanyaan seperti "apakah nikah siri bisa punya kartu keluarga?" atau bagaimana cara mendapatkan buku resmi sering kali muncul di tengah masyarakat.
Artikel ini akan mengupas tuntas jalur hukum resmi yang dapat ditempuh oleh pasangan nikah siri untuk memperoleh buku nikah serta legalitas dokumen kependudukan lainnya berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini.
—
Mengapa Nikah Siri Memerlukan Pengesahan Negara?
Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatat oleh negara menimbulkan berbagai konsekuensi administratif yang rumit di kemudian hari. Tanpa dokumen resmi, negara tidak menganggap hubungan tersebut memiliki kekuatan hukum perkawinan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), serta sudah sah menurut agama Islam. Namun, hukum positif di Indonesia mengatur hal yang lebih spesifik.
Peraturan perundang-undangan terkait perkawinan di Indonesia diatur secara tegas dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen perlindungan hak-hak hukum bagi setiap anggota keluarga yang sah di mata negara.
Jika sebuah perkawinan tidak dicatat, maka istri tidak berhak atas nafkah lahir batin atau harta gono-gini secara hukum negara jika terjadi perceraian. Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan tersebut secara administratif hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, kecuali dilakukan pengurusan hukum tertentu.
—
Bagaimana Cara Mengurus Isbat Nikah di Pengadilan?
Bagi pasangan yang sudah terlanjur menikah siri, jalur utama untuk mendapatkan buku nikah bukanlah dengan melakukan nikah ulang di KUA, melainkan melalui prosedur pengesahan nikah. Jalur ini dikenal dengan istilah permohonan isbat nikah.
Isbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama bagi umat Islam agar pernikahan siri mereka diakui dan dicatat oleh negara. Prosedur ini memastikan bahwa tanggal pernikahan yang tercatat tetap merujuk pada tanggal pernikahan siri terdahulu, bukan tanggal baru.
Langkah-langkah untuk mengajukan permohonan pengesahan ini meliputi:
- Mendatangi Pengadilan Agama yang mewakili wilayah tempat tinggal pemohon.
- Mendaftarkan permohonan isbat nikah secara tertulis atau lisan kepada petugas.
- Memenuhi seluruh syarat pengesahan nikah di pengadilan agama yang ditentukan.
- Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
- Menghadiri persidangan dengan membawa saksi-saksi dan bukti pernikahan siri.
Setelah majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut, Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan atau penetapan sahnya pernikahan. Salinan putusan inilah yang nantinya dibawa ke KUA setempat agar petugas bisa menerbitkan buku nikah resmi tanpa perlu melakukan prosesi akad nikah ulang.
Penting untuk diingat bahwa salah satu syarat pengesahan nikah di pengadilan agama adalah pemenuhan batas usia. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, usia minimal menikah resmi untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Jika saat nikah siri dilakukan usia salah satu pihak belum memenuhi batas ini, prosesnya memerlukan pertimbangan hukum yang lebih mendalam dari majelis hakim.
—
Berapa Biaya Perkara yang Harus Dipersiapkan?
Banyak warga ragu mengurus legalitas karena mengkhawatirkan masalah biaya. Pada dasarnya, biaya untuk mengurus perkara ini bersifat relatif tergantung radius tempat tinggal pemohon dari kantor pengadilan.
Komponen panjar biaya perkara di pengadilan terdiri dari biaya panggilan, meterai, redaksi, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Seluruh komponen ini dikalkulasikan secara transparan saat pendaftaran perkara.
| Jenis Komponen Biaya | Deskripsi Fungsi Administratif |
|---|---|
| PNBP Pendaftaran | Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk registrasi awal perkara |
| Biaya Proses/ATK | Penyediaan alat tulis kantor dan administrasi berkas |
| Biaya Panggilan (Relaas) | Biaya penyampaian surat undangan sidang oleh jurusita kepada pemohon |
| Redaksi Putusan | Biaya pengetikan dan pencetakan dokumen penetapan resmi |
| Meterai | Pajak dokumen atas salinan putusan pengadilan |
Bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial, pengadilan menyediakan fasilitas prodeo atau berperkara secara gratis. Pemohon cukup menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan saat mengajukan permohonan.
—
Dapatkah Pasangan Siri Memiliki Kartu Keluarga?
Persoalan administrasi lain yang sering memicu kebingungan adalah masalah dokumen kependudukan sebelum buku nikah terbit. Pertanyaan mengenai cara buat kk untuk yang nikah siri sering diajukan ke dinas kependudukan.
Faktanya, negara memberikan kelonggaran demi melindungi hak administrasi warga negara. Nikah siri buat kk kini difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan status khusus pada kolom perkawinan.
Dasar hukum pembuatan KK pasangan nikah siri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Regulasi ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019.
Melalui aturan ini, pasangan nikah siri tetap bisa dicatatkan dalam satu KK dengan status hubungan perkawinan "belum tercatat". Persyaratan utamanya adalah mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri yang ditandatangani oleh dua orang saksi.
Meskipun fasilitas ini tersedia, para ahli hukum tetap menyarankan agar status "belum tercatat" tersebut segera diubah menjadi "tercatat" melalui jalur isbat nikah agar status perlindungan hukum keluarga menjadi sempurna dan kuat di hadapan undang-undang.
—
Rekomendasi Langkah Nyata untuk Legalitas Pernikahan
Menunda pengurusan legalitas pernikahan hanya akan menumpuk masalah administrasi di masa depan, terutama saat anak-anak membutuhkan akta kelahiran untuk keperluan sekolah. Proses isbat nikah di Pengadilan Agama adalah solusi konstitusional yang disediakan oleh negara.
Segera kumpulkan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan dari desa, serta saksi-saksi pernikahan siri terdahulu untuk memulai permohonan. Mengurus kepastian hukum sejak dini merupakan wujud tanggung jawab terbaik demi masa depan seluruh anggota keluarga.
