Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tanpa pernah menjadi oposisi, sebagaimana dilansir dari Detikcom, Rabu (5/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons pimpinan DPP PDI Perjuangan yang sempat menyindir tradisi berpolitik Partai Golkar dalam ekosistem pemerintahan.
"Masing-masing partai politik memiliki ideologi, nilai, doktrin, konsep, dan cara di dalam menjalankan perannya. Golkar adalah partai politik berideologikan Pancasila, yang mengembangkan paradigma developmentalism, melalui doktrin karya kekaryaan," kata Doli, Rabu (5/6/2026).
Doli menjelaskan bahwa ideologi pembangunan telah diusung partai berlambang pohon beringin tersebut sejak pertama kali didirikan hingga masa kini.
"Jadi, sejak berdiri, mulai dari Sekber, kemudian bertransformasi menjadi Partai Golkar, hingga sekarang, Golkar konsisten sebagai partai politik yang ber-'genre' pembangunan, yang 'click' atau compatible dengan lingkungan atau ekosistem pemerintahan," ujar Doli.
Golkar juga memandang sistem presidensial di Indonesia pada dasarnya tidak menerapkan mekanisme oposisi resmi.
"Itulah karakteristik Partai Golkar yang tentu berbeda dengan karakteristik partai politik lain. Jadi Golkar memang tidak pernah mengenal posisi oposisi. Apalagi Indonesia memang sistem pemerintahannya adalah presidensial, yang juga tidak pernah mengenal oposisi," tambah Doli.
Dukungan penuh terhadap kepemimpinan mendatang diwujudkan melalui pengawalan berbagai target strategis negara.
"Dan di periode pemerintahan ini, positioning Golkar sejak awal tegas sebagai partai politik pengusung Prabowo-Gibran, yang visi-misi serta programnya linier dan relevan dengan karakteristik dan nilai perjuangan Partai Golkar. Makanya kami secara sungguh-sungguh bekerja keras membantu dan memperjuangkan semua yang menjadi target-target kemajuan pemerintah saat ini," ungkap Doli.
Meski mantap di dalam kabinet, pihaknya tetap mengapresiasi peran parpol lain yang memilih berada di luar struktur kekuasaan.
"Kami juga menghargai dan menghormati partai politik yang mengambil posisi berada di luar pemerintahan saat ini. Untuk maju, Indonesia membutuhkan peran partai-partai politik, baik yang berada di dalam pemerintahan, maupun yang berada di luar pemerintahan. Dan itu sama mulianya," ungkap Doli.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi sikap Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang mengaku tidak terbiasa menjadi oposisi.
"Nggak tahu saya. Itu urusan Golkar. Kalau PDI Perjuangan, berpolitik bukan untuk cari enak," kata Andreas, Senin (3/8/2026).
Andreas menilai fungsi penyeimbang tetap krusial guna menjaga kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan negara.
"Dua-duanya bisa baik, tergantung bagaimana mengimplementasikan gagasan menjadi program-program untuk kepentingan rakyat. Di luar pemerintahan pun akan sangat bermanfaat sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan," ucap Andreas.
Ia mengingatkan bahaya monopoli kekuasaan tanpa pengawasan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
"Karena kekuasaan itu cenderung korup, power tends to corrupt. Kalau di dalam tapi hanya menikmati, atau malah korupsi, membohongi rakyat, ya, malah mencelakakan negara," ujar Andreas.
