Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan membuka keran impor beras hingga akhir tahun 2025. Langkah tersebut diambil menyusul ketersediaan stok cadangan beras nasional yang saat ini telah menembus angka hampir 4 juta ton.
Jumlah cadangan pangan yang melimpah tersebut tercatat mengalami kenaikan hingga dua kali lipat jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kebijakan ini menjadi babak baru setelah dalam dua tahun terakhir Indonesia konsisten melakukan impor demi memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebagaimana dilansir dari Papanskor.
Kepastian mengenai keamanan pasokan pangan dalam negeri ini disampaikan langsung oleh pihak kementerian di Sumatra Selatan pada Jumat, 5 September 2025.
"Insya Allah aman, tidak ada impor karena stok kita banyak," ujar Amran kepada awak media di Palembang pada Jumat, 5 September 2025.
Kondisi surplus ini didorong oleh lonjakan volume hasil panen yang signifikan di tingkat domestik. Berdasarkan laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO), capaian panen sepanjang tahun 2025 diperkirakan menyentuh angka 34 hingga 35 juta ton, atau tumbuh sebesar 4 juta ton setara beras. Lonjakan produksi tersebut secara langsung memberikan tambahan pendapatan bagi sektor hulu pertanian hingga mencapai Rp60 triliun.
Peningkatan produktivitas ini diklaim sebagai hasil dari serangkaian kebijakan pembenahan regulasi serta kemudahan akses komponen produksi bagi para petani di lapangan.
"Kita syukuri ini, di bawah gagasan Pak Presiden, dengan menyederhanakan regulasi, sarana produksi ditambah, mempermudah pengadaan pupuk dan lain-lain juga berkontribusi pada produksi," imbuh Amran.
Dampak positif dari penguatan stok pangan ini juga berimbas langsung pada tingkat kesejahteraan para produsen pangan di daerah. Indikator kesejahteraan yang tercermin melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan mengalami perbaikan performa yang cukup signifikan.
"NTP (Nilai Tukar Petani) kesejahteraan petani naik 123 persen, indikator ini harus kita syukuri," tutur Amran.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal pergerakan harga komoditas pokok ini di pasar domestik agar tetap berada dalam koridor yang wajar. Kementerian Pertanian menegaskan bakal mengambil langkah intervensi dan bertanggung jawab penuh dalam menjaga stabilitas harga apabila terjadi fluktuasi yang ekstrem di masyarakat.
