Menteri Dalam Negeri Maroko Rachid El Khalfi akhirnya angkat bicara pada Minggu (2/8) terkait krisis perbatasan Ceuta yang mengakibatkan puluhan ribu migran menerobos wilayah eksklave Spanyol tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Khalfi menuduh eksploitasi ruang digital, informasi menyesatkan, serta kesalahpahaman atas keputusan Mahkamah Agung Spanyol sebagai pemicu insiden tersebut.
Pemerintah Maroko menegaskan tidak pernah berniat memicu lonjakan imigran dan berjanji akan bekerja sama penuh dengan pihak Spanyol. Meski demikian, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menuding pelanggaran itu sebagai serangan terhadap kedaulatan teritorial Spanyol, terlebih rekaman video menunjukkan aparat keamanan Maroko sempat membiarkan kerumunan massa menerobos masuk.
Berbagai spekulasi muncul mengenai akar masalah ini, mulai dari kemarahan Maroko atas pemulihan hubungan Spanyol dengan Aljazair hingga keterlibatan Amerika Serikat, meski teori terakhir tidak memiliki bukti yang kuat. Situasi geopolitik kawasan ini dinilai sangat kompleks oleh sejumlah pengamat.
Pakar kawasan Maghreb di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan (SWP), Isabelle Werenfels, menilai kondisi saat ini berbeda dengan dinamika yang terjadi pada 2021.
"Ini situasi yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 2021," kata Isabelle Werenfels, pakar kawasan Maghreb di SWP.
Menurut Werenfels, Maroko justru akan menanggung kerugian besar pada kredibilitas internasional dan investasi jika terbukti secara sengaja memicu lonjakan imigran tersebut. Meski begitu, ia memprediksi ada kemungkinan Maroko ingin mengirimkan sinyal politik terkait hubungan Spanyol-Aljazair dan kebijakan kewarganegaraan bagi warga Sahara Barat.
"Namun, ada perbedaan signifikan antara membuat pernyataan politik dan dengan sengaja mengatur gelombang migrasi sebesar ini," ujar Werenfels.
Ia menekankan bahwa langkah mengatur gelombang migran secara sengaja membawa risiko politik dan ekonomi yang sangat besar bagi Maroko, terutama karena negara tersebut masih bergantung pada impor pasokan gas alam dari Spanyol.
Sementara itu, peneliti migrasi dari Universitas Osnabrück di Jerman, Jochen Oltmer, mengingatkan agar publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa memperhitungkan berbagai kepentingan yang saling berkaitan.
"Anda harus mengingat berbagai kepentingan yang berbeda yang sedang bermain," kata Jochen Oltmer, peneliti migrasi di Universitas Osnabrück.
Oltmer menyoroti posisi unik Ceuta sebagai eksklave Eropa di Afrika, pengaruh media sosial, serta jaringan migrasi yang telah berlangsung lama. Pihak berwenang Maroko dinilainya memikul tanggung jawab cukup besar karena penyeberangan massal tersebut sulit terjadi jika aparat tidak membiarkannya.
"Ini soal harapan dan ekspektasi terhadap masa depan," ujar Oltmer.
Kedua pakar sepakat bahwa faktor sosial-ekonomi, seperti lemahnya layanan kesehatan dan pendidikan bagi pemuda Maroko, turut memicu aksi penyeberangan spontan tersebut tanpa adanya bukti keterlibatan pihak ketiga.
