Inisiatif pemangkasan pengeluaran bahan pokok resmi berjalan lewat jaringan supermarket milik Pemerintah Kota New York. Program besutan Wali Kota New York, Zohran Mamdani, ini menawarkan pemotongan harga hingga 30 persen untuk berbagai produk kebutuhan pokok masyarakat, dilansir dari Detikcom.
Skema diskon tersebut diproyeksikan mampu menghemat anggaran belanja warga sebesar US$90 atau sekitar Rp1,6 juta tiap bulan. Dalam jangka satu tahun, total akumulasi penghematan anggaran rumah tangga dapat menembus lebih dari US$1.000 atau setara Rp18 juta.
Langkah pendirian toko ritel milik publik ini menjadi janji kampanye utama Mamdani yang mengidentifikasi dirinya sebagai sosialis demokrat. Kebijakan ini diambil guna merespons tingginya lonjakan inflasi bahan pangan di wilayah tersebut.
Hasil survei organisasi nirlaba No Kid Hungry mencatat sebanyak 86 persen warga New York mengeluhkan kenaikan harga makanan yang melonjak jauh lebih cepat dibandingkan tingkat pertumbuhan pendapatan mereka.
Tahap awal proyek ini mencakup pembangunan lima gerai yang tersebar merata di setiap distrik. Lokasi toko akan ditempatkan di Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, hingga Staten Island.
Pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran senilai US$70 juta atau sekitar Rp1,25 triliun untuk mendanai pembangunan serta renovasi kelima titik lokasi supermarket tersebut.
Lokasi pertama berada di kawasan Bronx dengan luas 1.400 meter persegi dan dijadwalkan beroperasi pada akhir 2027. Supermarket ini terintegrasi dalam kompleks pertokoan dan perumahan The Peninsula.
Gerai kedua berlokasi di area pasar La Marqueta, Manhattan, dengan luas sekitar 800 meter persegi. Fasilitas ini ditargetkan rampung bersama tiga lokasi lainnya pada 2029.
Komoditas yang Dijual dan Skema Harga
Pemerintah kota mengonfirmasi bahwa gerai tersebut menyediakan aneka makanan sehat. Produk yang dijajakan mencakup daging merah, ayam, ikan, makanan laut, serta buah dan sayuran segar.
Kebutuhan dasar dapur juga tersedia, seperti beras, roti, susu, keju, telur, pasta, dan kacang-kacangan. Setiap gerai dipastikan menyesuaikan variasi produknya dengan latar belakang budaya masyarakat sekitar.
Pemangkasan harga sebesar 30 persen dihitung dari harga acuan pasar yang lazim. Penentuan tarif akan diperbarui setiap satu bulan sekali dan bersifat tetap selama 30 hari tanpa terpengaruh fluktuasi harian.
Supermarket publik ini dilarang keras menjual barang-barang tertentu. Komoditas yang tidak disediakan meliputi minuman beralkohol, rokok, lotere, serta makanan siap saji hangat.
Pengelolaan Operasional oleh Pihak Swasta
Meski mendapatkan kucuran modal negara, operasional harian tidak ditangani oleh aparatur sipil pemerintah. Pengelolaan gerai diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan swasta melalui mekanisme tender terbuka.
Mitra swasta yang terpilih dibebaskan dari kewajiban membayar biaya sewa tempat, pajak properti, hingga biaya renovasi lokasi. Efisiensi biaya tersebut diwajibkan untuk dialokasikan kembali dalam bentuk harga jual yang lebih murah kepada konsumen.
Pemerintah Kota New York juga menyiapkan subsidi khusus untuk menjaga agar potongan harga tetap berada di angka 30 persen. Di sisi lain, pihak pengelola diwajibkan memberikan upah layak kepada seluruh tenaga kerja.
Gelombang Kritik dari Asosiasi Bisnis
Inisiatif ini memicu penolakan keras dari pelaku usaha lokal. Asosiasi bisnis United Bodegas of America, yang mewakili ribuan toko kelontong kecil khas New York, menilai kebijakan ini berpotensi merusak iklim usaha mandiri.
Juru bicara United Bodegas of America, Fernando Mateo, menilai intervensi pemerintah menggunakan dana pajak dapat memicu kelangkaan stok serta antrean panjang warga di sekitar lokasi toko.
"Di situlah semuanya akan jatuh ke tangan polisi. Mereka yang harus menghadapi kekacauan yang akan tercipta," kata Mateo kepada saluran lokal PIX.
Mateo menambahkan bahwa mayoritas pemilik toko kelontong merupakan imigran yang bergantung pada usaha kecil tersebut untuk bertahan hidup. Kebijakan ini dinilai memberatkan persaingan bisnis lokal.
"Jika Anda mampu menyusupkan pemerintah ke sektor swasta, Anda sedang menghancurkan impian semua orang yang mempertaruhkan segalanya, meminjam sebanyak yang mereka bisa, untuk membuka usaha kecil mereka. Bagaimana Anda bisa mengambil uang pajak dan menggunakannya untuk bersaing melawan pelaku usaha kecil yang berusaha mencari nafkah?" tanyanya dengan nada retoris.
Kritik serupa disampaikan oleh Presiden National Supermarket Association, Anthony Pea. Menurutnya, pemotongan harga sebesar 30 persen mustahil ditandingi oleh ritel swasta yang terbebani biaya operasional tinggi.
"Biaya operasional kami lebih dari 30%: sewa, listrik, pajak, asuransi. Jika anggota kami bahkan mencoba menurunkan harga sebesar 30%, mereka akan menutup toko mereka secara massal," katanya kepada saluran lokal NY1.
Pea menambahkan bahwa konsumen pada dasarnya tidak menginginkan kehadiran toko berpola negara berkembang, melainkan toko yang bersih dan bagus di lingkungan mereka.
Tanggapan Wali Kota New York
Mamdani membantah anggapan bahwa program ini bertujuan untuk mematikan toko kelontong atau bodega yang sudah berdiri lama di tengah masyarakat.
"Kami tidak berupaya bersaing dengan bodega atau toko kelontong dalam hal kelangsungan hidup mereka. Apa yang ingin kami lakukan adalah menjamin keterjangkauan bagi warga New York," katanya saat menjawab pertanyaan seorang jurnalis.
Ia menegaskan bahwa pembatasan jenis komoditas yang dijual menjadi bentuk perlindungan bagi ritel kecil. Sumber pendapatan utama bodega dari penjualan rokok, alkohol, lotere, dan makanan hangat dipastikan tidak akan tersentuh.
"Kami tahu bahwa banyak dari pendapatan bodega dan toko kelontong ini berasal dari hal-hal yang memungkinkan mereka tetap beroperasi, dan itulah hal-hal yang sama sekali tidak ingin kami saingi," tegasnya.
