PDIP dan Golkar saling berbalas pernyataan terkait posisi oposisi dan koalisi dalam pemerintahan yang sama-sama dianggap mulia selama memperjuangkan kepentingan rakyat, seperti disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Rabu (6/8/2026), dilansir dari Detikcom.
Mardani menyatakan bahwa baik oposisi maupun koalisi memiliki peran penting dalam membela rakyat. PKS sendiri sempat menjadi oposisi selama 10 tahun sebelum bergabung dalam pemerintahan saat ini.
"Di koalisi membela rakyatnya jelas, pembangunan, menyejahterakan, membangun infrastruktur hingga menghadirkan pendidikan berkualitas dan kesehatan terjangkau," ujar Mardani.
Dia melanjutkan bahwa oposisi juga penting sebagai pengawas agar pemerintah bekerja untuk rakyat melalui mekanisme check and balances serta menjadi corong suara rakyat.
Meski demikian, Mardani mengakui posisi oposisi lebih menonjol karena dapat bersuara lebih keras, sedangkan anggota koalisi harus lebih banyak bekerja.
Saling balas pernyataan ini bermula dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan partainya tidak terbiasa menjadi oposisi saat Musda XI DPD Golkar Sumatera Selatan, Minggu (2/8).
"Kita Golkar memang tidak terbiasa di oposisi. Karena kita betul-betul berkarya dan mengabdi," kata Bahlil.
Kemudian, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi dengan mengatakan bahwa berpolitik bagi PDIP bukan sekadar mencari kenyamanan.
"Nggak tahu saya. Itu urusan Golkar. Kalau PDI Perjuangan, berpolitik bukan untuk cari enak," ujar Andreas saat dihubungi, Senin (3/8).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa partainya konsisten mendukung pembangunan dan tidak pernah mengenal oposisi karena ideologi dan doktrin yang dijalankan sesuai paradigma pembangunan.
"Masing-masing partai politik memiliki ideologi, nilai, doktrin, konsep, dan cara di dalam menjalankan perannya. Golkar adalah partai politik berideologikan Pancasila, yang mengembangkan paradigma developmentalism, melalui doktrin karya kekaryaan," ujar Doli.
Doli menambahkan bahwa sejak berdiri hingga sekarang, Golkar konsisten sebagai partai pembangunan yang kompatibel dengan ekosistem pemerintahan dan sistem presidensial Indonesia yang tidak mengenal oposisi.
"Itulah karakteristik Partai Golkar yang tentu berbeda dengan karakteristik partai politik lain. Jadi Golkar memang tidak pernah mengenal posisi oposisi. Apalagi Indonesia memang sistem pemerintahannya adalah presidensial, yang juga tidak pernah mengenal oposisi," tambah Doli.
