Pemerintah pusat siap mengucurkan dana sebesar Rp 20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan kas. Langkah ini diambil demi memastikan kelancaran pembayaran gaji para pegawai di daerah. Seperti dilansir dari Detik Finance, kucuran anggaran tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Selain itu, dana ini difokuskan untuk pembayaran Aparatur Sipil Negara serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap permasalahan ini. Pemerintah pusat terus berupaya merespons aspirasi daerah yang menghadapi kendala anggaran.
"Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya," terang Purbaya pada Kamis (6/8/2026).
Penyaluran bantuan anggaran tersebut ditargetkan mulai berjalan paling lambat pada pekan depan. Saat ini, Kementerian Keuangan sedang menyelesaikan seluruh proses administrasi yang dibutuhkan. Besaran dana yang akan diterima oleh setiap wilayah bakal dihitung secara cermat. Pemerintah menyesuaikan nilai bantuan berdasarkan kebutuhan riil serta tingkat kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.
"Rp 20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa.
Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah," ujar Purbaya. Sebelumnya, persoalan minimnya kas daerah ini sempat dipetakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengungkapkan ada puluhan daerah yang membutuhkan suntikan Dana Alokasi Umum tambahan dari pusat.
Berdasarkan pemetaan awal Kemendagri, terdapat 79 pemerintah daerah yang memerlukan tambahan dana alokasi umum. Total kebutuhan penguatan kas bagi puluhan daerah tersebut awalnya diperkirakan mencapai Rp 14 triliun. Tito menyebutkan bahwa untuk mengatasi persoalan pembayaran gaji pegawai secara mendesak, dana Rp 3,5 triliun sebenarnya sudah mencukupi.
Namun, penguatan finansial yang lebih menyeluruh membutuhkan anggaran lebih besar. "Jadi kalau belanja pegawainya 79 itu kalau nggak salah hampir Rp 3,5 triliun gitu yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang Rp 14 triliunan. Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan beliau menghitung kira-kira hampir Rp 20 triliun," kata Tito di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Tito menjelaskan bahwa sebenarnya ada banyak pemerintah daerah yang mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat. Masing-masing daerah menyampaikan kondisi keterbatasan kas yang mereka hadapi.
Meski demikian, setelah dilakukan verifikasi dan tindak lanjut, sejumlah daerah ternyata masih memiliki kemampuan mandiri. Mereka masih dapat memanfaatkan alokasi Dana Bagi Hasil serta melakukan efisiensi anggaran internal. Hasil pemetaan akhir menunjukkan hanya ada 79 daerah yang benar-benar berada dalam kondisi kritis. Pemerintah daerah tersebut sudah tidak bisa lagi mengandalkan penerimaan Dana Bagi Hasil maupun efisiensi belanja daerah.
