Pemerintah India melepas porsi kepemilikan saham pada 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak awal tahun untuk menutupi pelebaran defisit fiskal dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Sabtu (8/8/2026).
Langkah privatisasi tersebut dilakukan di tengah tekanan inflasi dan kendala anggaran belanja yang mengancam percepatan ekonomi. Beberapa BUMN yang sahamnya telah dilepas ke pasar publik antara lain Cochin Shipyard, Indian Railways Finance Corp, NHPC, dan Coal India.
Teranyar, pemerintah India merampungkan pelepasan 6,5 persen saham di Life Insurance Corporation of India dengan memberikan diskon harga 10 persen. Aksi korporasi tersebut memicu kelebihan permintaan dan berhasil mengumpulkan dana sebesar US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 59,06 triliun.
Berdasarkan data penyedia intelijen pasar Prime Database, akumulasi hasil penjualan saham BUMN India sejauh ini telah menembus angka US$ 6,5 miliar atau Rp 116,33 triliun. Capaian ini tercatat sebagai salah satu rekor penghimpunan dana tertinggi dalam kurun waktu lebih dari satu dekade.
Para ahli menilai pemerintah berada dalam jalur yang tepat untuk memenuhi target penggalangan dana tahunan sebesar 800 miliar rupee atau US$ 8,4 miliar (Rp 150,33 triliun) dari divestasi BUMN. Saat ini, target pendapatan divestasi tersebut telah terealisasi lebih dari 65 persen.
Hasil dari program divestasi saham ini dinilai sangat krusial bagi India dalam menghadapi gejolak ekonomi makro yang kian menantang.
"Memanfaatkan hasil divestasi adalah strategi yang sangat bagus," kata Anubhuti Sahay, Kepala Riset Ekonomi India di Standard Chartered Bank.
Sahay menjelaskan bahwa India sebelumnya jarang mencapai target divestasi karena posisi fiskal pemerintah berada dalam kondisi yang tergolong aman. Namun, saat ini pemerintah dihadapkan pada risiko penurunan penerimaan serta potensi lonjakan pengeluaran akibat pembengkakan beban subsidi.
"Saat ini penjualan saham tersebut seperti memanfaatkan 'aset berharga keluarga' pada saat dibutuhkan," kata Sahay.
