Pemerintah menyiapkan anggaran insentif kendaraan listrik guna meningkatkan kapasitas produksi serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Rabu (5/8/2026) di Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa besaran stimulus EV masih dalam pembahasan intensif antar kementerian teknis, seiring dengan rencana pembangunan motor listrik nasional.
"Stimulus EV nanti kita akan monitor, karena rencana kan ada rencana pembangunan atau pembuatan motor listrik nasional. Ini masih dalam pembahasan antar kementerian teknis dan anggarannya sudah ada tinggal bagaimana kita meluncurkan," ujar Airlangga.
Langkah penyiapan ekosistem ini difokuskan pada penguatan komponen lokal, terutama baterai yang memegang porsi biaya terbesar dalam perakitan kendaraan listrik.
"Sekaligus menyiapkan bahwa kita sedang menyiapkan ekosistem motor listrik ataupun EV, di mana baterai juga sebetulnya kita siapkan dan salah satu yang paling tinggi nanti komponen TKDN nya untuk EV itu adalah baterai di mana cost of battery adalah 60%. Tinggal skemanya apakah skema baterai swap atau itu menjadi bagian dari integrasi dari motor," ungkap Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghapus insentif EV, melainkan memanfaatkannya untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah.
"Pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto ingin mengurangi ketergantungan impor minyak secara signifikan. Karena itu, kami mendorong penggunaan kendaraan listrik dan akan melanjutkan hal tersebut (insentif kendaraan listrik)," ujar Purbaya.
Purbaya menambahkan bahwa skema bantuan tersebut rencananya bakal diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu mendatang.
"Saya kira dua atau tiga minggu dari sekarang Pak Presiden akan meluncurkan stimulus untuk EV, termasuk 500 ribu unit motor listrik dan juga mobil listrik," beber Purbaya.
