Pengembangan industri gim nasional kini mendapatkan dorongan baru melalui perumusan aturan khusus oleh pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem gim lokal agar mampu bersaing di pasar internasional, seperti dilansir dari Detik iNET.
Regulasi yang sedang disiapkan tersebut merupakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan industri gim nasional. Tahapan penyusunannya kini dilaporkan mulai memasuki fase harmonisasi setelah melibatkan sekitar 25 kementerian serta lembaga terkait.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa penyusunan revisi Perpres tersebut dilakukan secara cermat. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap adaptif menghadapi dinamika industri gim yang berkembang sangat cepat.
"Terkait revisi Perpres game itu kita kolaborasi. Sebetulnya pembahasannya sudah berkali-kali dengan melibatkan 25 kementerian/lembaga, termasuk dengan Komdigi dan Kementerian Perdagangan. Sekarang tahapannya akan masuk ke tahapan harmonisasi," ujar Teuku Riefky Harsya.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Sabtu (8/8/2026) saat memperingati Hari Game Indonesia (Hargai). Selain Komdigi dan Kementerian Perdagangan, puluhan instansi lain ikut merumuskan draf regulasi tersebut.
Upaya penguatan industri gim juga terintegrasi dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional (Rindekraf) 2025-2045. Dokumen strategis ini memiliki dua bagian utama yang mengatur arah kebijakan ekonomi kreatif Indonesia.
Bagian pertama memuat rencana induk jangka panjang berdurasi 20 tahun. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam menentukan arah kebijakan serta strategi pengembangan ekonomi kreatif nasional secara menyeluruh.
Sementara itu, bagian kedua berupa lampiran program implementatif untuk periode 2026-2029. Di dalamnya memuat berbagai strategi rinci, mulai dari pendanaan, pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga investasi subsektor gim.
"Tidak hanya game digital, pemerintah memastikan board game juga masuk dalam rencana pengembangan ekonomi kreatif nasional," ujar Riefky.
Mendorong Peran Pemerintah Daerah dan Akselerasi Pelaku Industri
Pelaksanaan Rindekraf mengamanatkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama 22 kementerian dan lembaga. Kerja sama ini mencakup akses pendanaan, pemasaran, serta komersialisasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual (IP).
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem gim di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan agar para pengembang lokal mendapatkan pembinaan secara merata tanpa bergantung penuh pada pusat.
"Kita tidak ingin semua pegiat board game maupun games digital semua lari ke asosiasi pusat, tetapi kita ingin pemerintah daerah bisa menjadi bapak asuhnya mereka juga," kata Menekraf.
Melalui pendekatan tersebut, para pelaku industri gim di daerah diharapkan dapat memperoleh dukungan langsung. Pemerintah ingin mendorong pelaku usaha yang sudah memiliki produk untuk mengikuti program akselerasi.
Strategi yang diterapkan adalah mengkurasi para pelaku industri bersama pihak asosiasi. Proses dorongan dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat daerah, nasional, hingga menembus pasar internasional.
"Local hero go national, national champion go global," ujar Riefky.
Revisi Perpres ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri. Sinergi ini ditargetkan mampu memicu pertumbuhan industri gim nasional sekaligus meningkatkan daya saing global.
