Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berencana menutup lima misi diplomatik asing, termasuk Konsulat Jenderal AS di Medan, Indonesia. Langkah efisiensi birokrasi ini terungkap dari pemberitahuan resmi ke Kongres AS pada pekan lalu, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (5/8/2026).
Selain pos diplomatik di Medan, pemangkasan kehadiran diplomatik global ini menyasar Kedutaan Besar AS di St. George's (Grenada), Konsulat AS di Nagoya (Jepang) dan Winnipeg (Kanada), serta kantor cabang kedutaan di Douala (Kamerun). Pengurangan ini terbilang langka karena tidak dipicu oleh peristiwa geopolitik tertentu, melainkan bagian dari penataan birokrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menyelaraskan dengan agenda "America First".
Pihak kementerian mengonfirmasi fokus efisiensi organisasi tersebut saat dimintai tanggapan mengenai rencana penutupan pos diplomatik tersebut.
"Memastikan bahwa kehadiran diplomatik negara itu efisien dan efektif," tulis pernyataan Departemen Luar Negeri AS sambil menegaskan komitmen untuk mematuhi prosedur pemberitahuan kongres.
Langkah penyesuaian ukuran organisasi birokrasi ini juga mendapat dukungan dari pejabat tinggi diplomatik pemerintah AS.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut langkah-langkah pengurangan biaya merupakan hal yang diperlukan untuk menyesuaikan ukuran organisasi, yang oleh banyak konservatif dianggap terlalu besar dan terlalu birokratis.
Penutupan pos di berbagai wilayah seperti Medan, Winnipeg, Nagoya, St. George's, dan Douala ini berbalik arah dari kebijakan era Presiden Joe Biden yang sebelumnya gencar membuka misi diplomatik di kawasan Pasifik. Di sisi lain, Pemerintah China saat ini diketahui masih mempertahankan kehadiran diplomatiknya di Medan, Nagoya, dan St. George's.
