Politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin jelas condong ke Blok Timur karena berbagai faktor ideologis dan geopolitik yang berkembang antara 1959 hingga 1965. Kondisi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia yang aktif dan revolusioner.
Masa Demokrasi Terpimpin berlangsung antara 1959 hingga 1965/1966, dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip politik bebas aktif yang diperkenalkan Mohammad Hatta sejak 1948.
Namun, politik bebas aktif pada era ini berubah menjadi lebih revolusioner dan konfrontatif, terutama terhadap negara-negara Barat dan Blok Barat. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan Presiden Soekarno yang mengarahkan hubungan luar negeri ke arah yang lebih radikal dan condong ke Blok Timur.
Amanat Presiden dan GBHN Sebagai Landasan Kebijakan
Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal sebagai GBHN didukung oleh Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1/1960, yang menjadi landasan kebijakan dalam negeri dan luar negeri masa Demokrasi Terpimpin. GBHN ini menegaskan peran Indonesia sebagai negara yang aktif dan berdaulat di dunia internasional.
Faktor Penyebab Mengapa Politik Luar Negeri Indonesia Condong ke Blok Timur
Orientasi politik luar negeri yang condong ke Blok Timur bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi arah kebijakan tersebut:
- Konfrontasi dengan Blok Barat terutama terkait dengan penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaya dan dukungan Barat terhadap Malaysia.
- Dukungan Ideologi dan Politik Soekarno yang mengadopsi gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), sehingga memperkuat hubungan dengan negara-negara komunis seperti Tiongkok.
- Peristiwa Keluar dari PBB pada 1964 sebagai bentuk protes terhadap dukungan PBB terhadap Malaysia dalam konfrontasi.
- Pembentukan Poros Jakarta-Peking-Pyongyang pada Januari 1965 sebagai simbol kerja sama dengan negara-negara komunis yang kuat secara ideologis.
Dari pengalaman saya menangani kajian politik luar negeri, faktor ideologis sangat menentukan sikap diplomasi saat itu. Indonesia memilih jalur yang berseberangan dengan Blok Barat untuk memperkuat posisi nasionalis dan revolusioner.
Peran Gagasan Nasakom dalam Politik Luar Negeri
Gagasan Nasakom yang diperkenalkan oleh Soekarno menggabungkan tiga unsur utama: nasionalisme, agama, dan komunisme. Ini menjadi dasar politik luar negeri yang mengedepankan hubungan erat dengan negara-negara komunis sekaligus menyeimbangkan unsur nasionalis dan religius.
Pengaruh gagasan ini terlihat dalam kebijakan poros Jakarta-Peking yang memperkuat hubungan Indonesia dengan Tiongkok sebagai negara komunis utama. Hal ini juga menjadi alasan mengapa Indonesia tampak condong ke Blok Timur dalam berbagai kebijakan luar negeri.
Bagaimana Hubungan Indonesia dengan Malaysia Masa Demokrasi Terpimpin?
Hubungan Indonesia dengan Malaysia pada masa Demokrasi Terpimpin sangat tegang. Pada 1963 terjadi konfrontasi militer dan diplomatik yang dikenal dengan sebutan Konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda pada 17 Agustus 1960 juga menjadi bagian dari kebijakan luar negeri yang keras. Indonesia menolak campur tangan negara-negara Barat yang dianggap mendukung Malaysia.
Langkah Konfrontatif yang Diambil Indonesia
- Pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda sebagai respons atas masalah Papua.
- Keluar dari PBB pada 1964 yang menandakan sikap tidak kompromi terhadap dukungan internasional pada Malaysia.
- Pengiriman kontingen Pasukan Garuda II ke Kongo sebagai bagian dari diplomasi aktif di forum internasional.
- Penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces (Ganefo I) pada 1963 yang menggalang solidaritas negara-negara baru yang menentang pengaruh Barat.
Dalam kasus yang sering saya temui, pendekatan konfrontatif ini menimbulkan ketegangan diplomatik yang berlangsung hingga berakhirnya Demokrasi Terpimpin, namun memperkuat posisi Indonesia di antara negara-negara berkembang dan Blok Timur.
Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tahun 1960-an dalam Konteks Demokrasi Terpimpin
Kebijakan luar negeri pada dekade 1960-an di bawah Demokrasi Terpimpin bersifat revolusioner dan radikal. Berikut langkah-langkah utama yang diambil:
- Mengadopsi politik luar negeri bebas aktif dengan kecenderungan kuat ke Blok Timur.
- Memutus hubungan diplomatik dengan negara-negara yang dianggap mengintervensi, seperti Belanda.
- Melakukan konfrontasi militer dan diplomatik terhadap Malaysia dan negara-negara Blok Barat.
- Memperkuat kerjasama dengan negara komunis seperti Tiongkok melalui pembentukan poros Jakarta-Peking.
- Menggalang solidaritas negara-negara berkembang melalui Ganefo dan Gerakan Non Blok.
Kesalahan umum yang saya lihat dalam memahami masa ini adalah menganggap politik luar negeri Indonesia hanya berhenti pada prinsip bebas aktif tradisional. Pada masa Demokrasi Terpimpin, prinsip ini menjadi lebih agresif dan ekspansif secara ideologis.
Tabel Peristiwa Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin
| Tahun | Peristiwa | Keterangan |
|---|---|---|
| 1959 | Dekrit Presiden | Mulai masa Demokrasi Terpimpin |
| 1960 | Putus hubungan diplomatik dengan Belanda | 17 Agustus 1960 |
| 1960 | Pasukan Garuda II ke Kongo | 10 September 1960 |
| 1961 | Gerakan Non Blok | September 1961 |
| 1963 | Ganefo I | Games Negara Berkembang |
| 1963 | Konfrontasi dengan Malaysia | Mulai 1963 |
| 1964 | Keluar dari PBB | Protes terhadap dukungan PBB pada Malaysia |
| 1965 | Poros Jakarta-Pyongyang-Peking | Januari 1965 |
Siapa yang Mempengaruhi Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Lama?
Pengaruh utama datang dari Presiden Soekarno yang mengembangkan gagasan Nasakom dan mengarahkan diplomasi secara revolusioner. Selain itu, Mohammad Hatta dengan prinsip politik bebas aktif menjadi fondasi awal yang kemudian dipertajam oleh Soekarno.
Tokoh-tokoh militer dan politisi era Orde Lama juga berperan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri yang konfrontatif, khususnya dalam konfrontasi dengan Malaysia dan hubungan dengan Blok Timur.
Pengaruh Ideologi dan Geopolitik
Soekarno melihat bahwa penentangan terhadap imperialisme Barat dan dukungan terhadap negara-negara sosialis menjadi strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dan menggalang solidaritas negara berkembang.
Poros Jakarta-Peking menjadi simbol nyata kerja sama ideologis ini, sekaligus penanda orientasi politik luar negeri Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh ideologi tersebut.
Politik Bebas Aktif Artinya Apa pada Masa Demokrasi Terpimpin?
Secara konseptual, politik bebas aktif berarti Indonesia bebas menentukan sikap dalam pergaulan internasional dan aktif berperan dalam upaya menjaga perdamaian dunia.
Namun pada masa Demokrasi Terpimpin, praktik politik bebas aktif bergeser menjadi lebih radikal dan cenderung condong ke Blok Timur. Artinya, Indonesia tidak hanya bebas, tetapi juga memilih untuk mengambil sikap aktif yang revolusioner dan konfrontatif terhadap Blok Barat.
Hal ini membuktikan bahwa politik bebas aktif bersifat dinamis dan tergantung konteks kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.
Rekomendasi Praktis Memahami Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin
Berikut langkah yang bisa dilakukan untuk memahami dan menganalisis politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin secara menyeluruh:
- Pelajari dokumen resmi seperti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Ketetapan MPRS yang menjadi landasan kebijakan.
- Analisis peristiwa penting seperti pemutusan hubungan diplomatik, keluar dari PBB, dan pembentukan poros Jakarta-Peking.
- Telusuri pengaruh ideologi Nasakom dan kebijakan Soekarno dalam konteks geopolitik saat itu.
- Bandingkan kebijakan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur dan Barat untuk memahami orientasi diplomasi.
- Perhatikan dampak konfrontasi dengan Malaysia dan peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok dan Ganefo.
Dalam pengalaman saya, kesalahan umum adalah membaca politik luar negeri masa ini hanya dari sudut pandang kebijakan bebas aktif tanpa memasukkan konteks ideologis dan geopolitik yang berkembang. Langkah sistematis ini membantu memperoleh pemahaman yang lebih akurat dan lengkap.
