Arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin periode 1959 sampai 1965/1966 secara tegas condong ke Blok Timur. Di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno, Jakarta menjalin kedekatan diplomatik yang sangat erat dengan negara-negara berpaham komunis, terutama Uni Soviet dan Tiongkok.
Meskipun secara konstitusional Indonesia menganut prinsip politik bebas-aktif, pelaksanaan diplomasi pada era ini bergeser menjadi sangat revolusioner dan konfrontatif. Kondisi politik domestik serta dinamika Perang Dingin menjadi pendorong utama pergeseran haluan luar negeri Indonesia saat itu.
Penyimpangan haluan dari prinsip bebas-aktif murni dipengaruhi oleh ketegangan politik global antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Pertanyaan publik seperti "kenapa politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur" sering kali merujuk pada kekecewaan Presiden Soekarno terhadap negara-negara Barat.
Sikap Pasif Barat dan Dukungan Sovyet
Sikap pasif negara-negara Barat dalam mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda mendorong pemerintah Indonesia mencari sekutu alternatif. Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya memberikan dukungan moral serta pasokan persenjataan militer secara massif kepada Indonesia.
Pemberontakan PRRI/Permesta
Keterlibatan dinas rahasia Barat dalam mendukung gerakan pembebasan regional seperti PRRI/Permesta memperkuat kecurigaan Jakarta terhadap Blok Barat. Hal ini makin mempercepat dorongan diplomasinya ke arah Moskow dan Beijing.
Kebijakan Kunci dan Diplomasi Konfrontatif 1960-1964
Sepanjang rentang tahun 1960 hingga 1964, pemerintah Indonesia mengambil serangkaian keputusan politik luar negeri yang sangat drastis dan mengejutkan dunia internasional.
Putus Hubungan dengan Belanda dan Konfrontasi Malaysia
Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada 17 Agustus 1960 terkait sengketa Irian Barat. Setelah isu Irian Barat rampung pada 1962 melalui diplomasi intensif, Indonesia melancarkan sejarah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1963 karena menganggap pembentukan federasi tersebut sebagai proyek neokolonialisme Inggris.
Pengiriman Garuda II hingga Keluar dari PBB
Indonesia tetap menunjukkan peran aktifnya dalam perdamaian dunia dengan mengirimkan Pasukan Garuda II ke Kongo pada 10 September 1960 serta berpartisipasi membentuk Gerakan Non-Blok pada September 1961. Indonesia juga menyelenggarakan Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang (Ganefo I) pada tahun 1963 sebagai tandingan Olimpiade. Puncak diplomasi konfrontatif terjadi pada tahun 1964 ketika Indonesia secara resmi menyatakan keluar dari keanggotaan PBB sebagai bentuk protes atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Rekapitulasi Kebijakan Diplomatik Utama
Berikut adalah catatan ringkas dinamika diplomasi utama yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin:
| Tahun | Peristiwa / Kebijakan Luar Negeri | DampakDiplomatik |
|---|---|---|
| 1960 | Pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda | Isolasi hubungan bilateral dengan Den Haag |
| 1960 | Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo | Kontribusi pasukan perdamaian PBB |
| 1961 | Inisiasi dan keikutsertaan Gerakan Non-Blok | Konsolidasi kekuatan negara berkembang |
| 1962 | Pembebasan wilayah Irian Jaya | Kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI |
| 1963 | Pelaksanaan Ganefo I & Konfrontasi Malaysia | Peningkatan poros politik radikal anti-imperialisme |
| 1964 | Indonesia keluar dari keanggotaan PBB | Isolasi diplomasi dari lembaga multilateral utama |
Siapa pemimpin Indonesia masa Demokrasi Terpimpin saat itu, yakni Presiden Soekarno, memegang kendali penuh atas arah kebijakan diplomasi tersebut. Pada era ini, presiden bahkan dapat memegang rangkap jabatan, termasuk sebagai pimpinan komando militer tertinggi.
Arah politik luar negeri yang condong ke sosialis-komunis ini secara bertahap mulai memudar seiring dengan terjadinya transisi kepemimpinan nasional pasca-peristiwa politik 1965-1966.
