Pemerintah Qatar mendesak masyarakat internasional untuk menekan Israel agar memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza fase kedua. Otoritas Doha menilai Tel Aviv menjadi pihak yang menunda pelaksanaan aturan tersebut, dilansir dari Detikcom.
Sebagai mediator bersama Mesir dan Turki, Qatar menegaskan bahwa Hamas telah menjalankan seluruh komitmennya sejak pertempuran pecah pada Oktober 2023. Namun, pelaksanaan tahap lanjutan kini terhambat oleh penolakan pihak Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, menyampaikan kritik tersebut terkait kewajiban yang belum diselesaikan Tel Aviv.
"Israel memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian gencatan senjata," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari.
Guna memastikan kelanjutan proses perdamaian, para pihak penengah terus mengupayakan percepatan pelaksanaan langkah berikutnya.
"Para mediator terus berupaya mempercepat pelaksanaan tahap kedua perjanjian tersebut. Aspek keamanan sangatlah penting dalam hal ini," ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa (4/8/2026) waktu setempat untuk mempertegas posisi Doha atas pemenuhan poin kesepakatan.
"Sementara Hamas telah memenuhi kewajibannya, masyarakat internasional harus menekan Israel untuk memenuhi kewajibannya juga," cetus Ansari.
Ansari menambahkan bahwa kelompok bersenjata Palestina tersebut telah menunjukkan iktikad baik dalam mematuhi alur rencana yang disepakati.
Ia mengatakan bahwa Hamas "telah berkomitmen untuk melakukan segala hal yang diharapkan dari mereka sesuai dengan roadmap tersebut".
Tekanan internasional dinilai menjadi kunci utama agar tahapan pemulihan di kawasan konflik dapat segera dimulai.
"Kami meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel agar melaksanakan kesepakatan ini sehingga pada akhirnya kita dapat melangkah menuju rekonstruksi Gaza," ujar Ansari.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Dewan Perdamaian mengumumkan kesepakatan kelanjutan gencatan senjata pada Jumat (31/7/2026). Meskipun Hamas menyetujuinya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan penolakan saat bertemu utusan Nickolay Mladenov pada Senin (3/8/2026).
Laporan Israel Hayom menyebutkan bahwa Netanyahu menolak menghentikan serangan militer maupun menarik pasukan dari Jalur Gaza. Sikap tersebut dinilai Qatar sebagai penghambat utama proses perdamaian.
"Sudah jelas bagi masyarakat internasional, siapa yang menghambat pelaksanaan perjanjian ini. Tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak Israel," kata Ansari.
Eskalasi serangan udara dan darat yang dilakukan militer Israel belakangan ini juga dianggap sebagai bagian dari upaya menggagalkan negosiasi.
Mengenai peningkatan serangan Israel terhadap Jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir, menurut Ansari, "tidak lain hanyalah upaya untuk menggagalkan pelaksanaan rencana tersebut dan menghalangi solusi damai."
