Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menyalurkan bantuan sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir terdampak bencana di Aceh Utara dan Lhokseumawe, Kamis (6/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Penyaluran dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlangsung di Kantor Bupati Aceh Utara tersebut bertujuan menggerakkan kembali aktivitas ekonomi para petambak, pembudi daya, nelayan, serta pengolah hasil perikanan.
Pemerintah menyerahkan 20 paket peralatan pengolahan ikan, 57 unit kotak pendingin (cool box), serta benih dan paket pakan udang guna mendukung pemulihan tambak seluas 1.450 hektare di Aceh Utara dan 271 hektare di Lhokseumawe.
"Dukungan tersebut diarahkan untuk menggerakkan kembali aktivitas produksi masyarakat. Bantuan yang disalurkan meliputi 20 paket peralatan pengolahan ikan dan 57 unit kotak pendingin (cool box), serta benih dan paket pakan udang untuk mendukung pemulihan tambak seluas 1.450 hektare di Aceh Utara dan 271 hektare di Lhokseumawe," ujar Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Enggar Sadtopo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Sektor perikanan tangkap dan usaha garam juga menerima bantuan berupa 20 unit mesin kapal berkapasitas 30 PK, 155 unit alat penangkapan ikan, serta 171 unit dapur perebusan garam di Aceh Utara.
Selain itu, delapan unit ekskavator disiagakan untuk memperbaiki saluran tambak yang rusak di delapan kabupaten/kota, meliputi Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Timur, dan Bireuen.
Langkah ini merupakan bagian dari target pemerintah untuk memulihkan kawasan tambak terdampak bencana seluas 15.000 hektare di wilayah Aceh.
"Kami harap bantuan ini bisa memulihkan ekonomi dari pembudi daya yang terdampak. Ini juga ada ekskavator, alat yang bisa mempercepat rehabilitasi di saluran tambak terdampak di Aceh Utara," kata Enggar.
Enggar menegaskan bahwa percepatan pemulihan sarana produksi sangat krusial agar kegiatan produksi, pengolahan, dan perekonomian masyarakat pesisir dapat segera berputar kembali secara normal.
"Terutama harapan kami ekskavator yang kami berikan ini dapat semaksimal mungkin dimanfaatkan, khususnya membersihkan tambak yang terdampak bencana di sektor perikanan," ucap Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid.
DPR mendorong agar seluruh fasilitas penunjang yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat dapat dipergunakan secara optimal oleh masyarakat penerima manfaat.
"Pemda itu harus memiliki rasa memiliki karena pemda itu yang menerima manfaat dan tanggung jawab ketika serah terima pemanfaatan maupun aset," pungkas Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri Imran.
Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyinkronkan program pusat agar penanganan tidak tumpang tindih serta menjamin pemanfaatan aset secara berkelanjutan.
