Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi damai di kawasan Monas hingga Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 24 September 2025, untuk memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65. Dilansir dari Papanskor, massa yang berkumpul sejak pagi tersebut membawa pesan besar mengenai reforma agraria sejati dan keadilan bagi para petani.
Aksi ini berawal dari seruan resmi SPI melalui akun Instagram @spipetani pada Selasa, 23 September 2025, yang mengumumkan titik kumpul di depan IRTI Monas pukul 09.00 WIB sebelum melakukan long march menuju Istana Negara. Gerakan ini menjadi momentum konsolidasi guna mengingatkan jajaran pemerintahan baru.
Ketua Umum SPI Henry Saragih mengajak seluruh petani di Indonesia untuk menjadikan peringatan tahun ini sebagai tonggak sejarah perjuangan kelompok tani.
“Kepada seluruh petani Indonesia, mari kita jadikan Hari Tani Nasional pada 24 September 2025 sebagai momen perjuangan untuk reminding pemerintahan Prabowo melaksanakan reforma agraria sejati,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum SPI.
Pihak organisasi juga memberikan penegasan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional melalui jajaran pengurus pusat mereka. Wakil Ketua Umum SPI Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus Ketua Pelaksana HTN 2025, Agus Ruli Ardiansyah, menyampaikan bahwa fokus utama aksi adalah mendesak pemerintah menempatkan reforma agraria sebagai prioritas pembangunan.
“Kami berharap pemerintah menunjukkan target dan capaian nyata, sesuai dengan agenda pembangunan yang menekankan kesejahteraan rakyat desa dan pengentasan kemiskinan,” tutur Agus Ruli Ardiansyah, Wakil Ketua Umum SPI.
Ia menambahkan perlunya penataan ulang struktur penguasaan lahan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya para pekerja sektor pertanian di pedesaan.
“Reforma agraria harus menjadi pintu masuk dengan menata ulang struktur penguasaan dan distribusi lahan agar lebih adil bagi rakyat, terutama petani,” imbuh Agus Ruli Ardiansyah, Wakil Ketua Umum SPI.
Dalam aksi tersebut, SPI mengajukan delapan tuntutan krusial, meliputi penyelesaian konflik agraria, memasukkan hutan negara dan hasil Penertiban Kawasan Hutan ke objek TORA, serta menjadikan tanah negara yang dikuasai perusahaan besar sebagai objek TORA. Mereka juga menuntut revisi Perpres Reforma Agraria No. 62/2023, pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani, revisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi, pembentukan UU Masyarakat Adat, serta pencabutan UU Cipt Kerja.
Aksi demonstrasi ini berdampak pada situasi lalu lintas di ibu kota sehingga memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang. Melalui akun X @TMCPoldaMetro, pihak kepolisian memberikan imbauan resmi kepada para pengguna jalan di sekitar lokasi unjuk rasa.
"Diimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jalan agar hindari seputaran GBK dan jalan Gatot Subroto arteri depan gedung DPR MPR dari arah Semanggi ke Slipi. Dikarenakan ada kegiatan penyampaian pendapat," tulis akun @TMCPoldaMetro.
Guna menjaga ketertiban umum selama penyampaian aspirasi, aparat keamanan menurunkan sebanyak 8.340 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa seluruh personel melakukan pendekatan pengamanan secara persuasif.
"Pengamanan wilayah Jakarta Pusat 8.340 personel gabungan (Polri, TNI dan Pemda DKI)," kata Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Pihak kepolisian juga memastikan tidak melibatkan penggunaan senjata api dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Langkah ini diambil demi menjaga suasana agar tetap kondusif di sekitar pusat pemerintahan.
“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” jelas Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat.
