Laporan terbaru dari GSMA mengungkapkan bahwa jangkauan internet seluler di Indonesia telah mencakup sekitar 98 persen dari total populasi. Namun, meskipun infrastruktur fisik hampir merata, tantangan besar justru muncul dari sisi penggunaan atau yang dikenal dengan istilah usage gap.
Kesenjangan penggunaan ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang sebenarnya sudah berada dalam jangkauan sinyal internet, namun belum memanfaatkan layanan data tersebut secara maksimal. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang signifikan bagi pemerintah dan pelaku industri telekomunikasi dalam upaya mempercepat transformasi ekonomi digital di tanah air.
Memahami Perbedaan Coverage Gap dan Usage Gap
Dalam industri telekomunikasi, terdapat dua istilah utama untuk mengukur aksesibilitas internet, yaitu coverage gap dan usage gap. Coverage gap merujuk pada wilayah yang memang belum terjangkau oleh sinyal telekomunikasi sama sekali. Di Indonesia, angka ini terus menyusut hingga menyisakan sekitar 2 persen saja, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Di sisi lain, usage gap adalah kondisi di mana infrastruktur jaringan sudah tersedia, namun penduduk di wilayah tersebut tidak menggunakan internet seluler. GSMA menilai bahwa fenomena ini jauh lebih kompleks daripada sekadar membangun menara BTS (Base Transceiver Station). Masalah ini berkaitan erat dengan daya beli masyarakat, ketersediaan perangkat yang memadai, hingga tingkat literasi digital yang masih bervariasi di berbagai daerah.
Data menunjukkan bahwa meskipun penetrasi smartphone terus meningkat, tidak semua pemilik ponsel menggunakan perangkat mereka untuk mengakses internet secara produktif. Banyak yang masih terbatas pada penggunaan layanan suara atau pesan singkat konvensional. Hal ini menciptakan jurang pemisah antara ketersediaan teknologi dan manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari teknologi tersebut.
Faktor Penghambat Adopsi Internet di Indonesia
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya usage gap di Indonesia. Faktor pertama adalah keterjangkauan harga perangkat (handset affordability). Bagi sebagian masyarakat di kelas ekonomi bawah, harga ponsel pintar yang mendukung jaringan 4G atau 5G masih dianggap terlalu mahal. Tanpa perangkat yang mumpuni, keberadaan sinyal internet yang kuat di wilayah mereka menjadi tidak relevan.
Faktor kedua adalah biaya paket data. Meskipun tarif internet di Indonesia termasuk salah satu yang termurah di Asia Tenggara, bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, pengeluaran untuk kuota internet tetap menjadi beban tambahan yang signifikan. Selain itu, kurangnya keterampilan digital atau literasi digital membuat banyak orang merasa tidak membutuhkan internet karena tidak tahu cara menggunakannya untuk meningkatkan taraf hidup atau mempermudah pekerjaan sehari-hari.
Selain itu, relevansi konten juga memegang peranan penting. Banyak masyarakat di daerah merasa konten yang tersedia di internet saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan lokal mereka. Minimnya aplikasi atau platform digital yang menggunakan bahasa daerah atau menyediakan solusi bagi permasalahan spesifik di pedesaan membuat motivasi untuk “go online” menjadi rendah.
Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Digital
Kesenjangan penggunaan internet ini berdampak langsung pada potensi ekonomi digital Indonesia. Pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan terus tumbuh pesat, namun pertumbuhan ini berisiko tidak inklusif jika hanya dinikmati oleh masyarakat di perkotaan besar. Usage gap yang tinggi menghambat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah untuk masuk ke ekosistem e-commerce atau menggunakan alat pembayaran digital.
Secara makro, jika sebagian besar populasi tetap berada di luar ekosistem digital, maka efisiensi nasional yang diharapkan dari digitalisasi tidak akan tercapai secara optimal. Sektor-sektor strategis seperti pendidikan (edutech), kesehatan (healthtech), dan keuangan (fintech) akan sulit menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan jika kendala penggunaan internet ini tidak segera diatasi.
GSMA menekankan bahwa untuk menutup celah ini, diperlukan kolaborasi lintas sektor. Operator seluler tidak bisa bekerja sendiri; mereka membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah, seperti pengurangan beban regulasi atau insentif untuk penyediaan perangkat murah. Di sisi lain, edukasi publik mengenai manfaat internet sehat dan produktif harus terus digalakkan secara masif.
Langkah Strategis Menuju Konektivitas Inklusif
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meluncurkan berbagai program literasi digital. Namun, upaya ini perlu diperluas dengan fokus pada pelatihan teknis yang lebih praktis, seperti cara berjualan secara daring atau cara mengakses layanan publik melalui aplikasi pemerintah. Peningkatan keterampilan ini diharapkan dapat meningkatkan urgensi masyarakat untuk mulai menggunakan internet.
Selain itu, penyediaan infrastruktur pendukung seperti listrik yang stabil di wilayah pelosok juga sangat krusial. Tanpa pasokan listrik yang memadai, perangkat digital tidak dapat berfungsi dengan baik, yang pada akhirnya memperlebar usage gap. Integrasi antara pembangunan infrastruktur fisik dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah ini.
Ke depannya, fokus pembangunan tidak lagi hanya sekadar mengejar persentase jangkauan sinyal, melainkan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kemampuan dan sarana untuk terhubung dengan dunia digital. Dengan menekan angka usage gap, Indonesia dapat memastikan bahwa transformasi digital yang sedang berlangsung benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
