Tiga negara yakni Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) trilateral di Istana Al-Safa, Mekkah, Sabtu (8/8/2026). Langkah strategis ini bertujuan memperkuat keamanan kolektif serta menjaga stabilitas kawasan.
Kesepakatan bersejarah tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Pertemuan puncak ini juga dihadiri oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud yang menerima kunjungan para pemimpin negara tersebut.
Direktorat Komunikasi Turki menyatakan bahwa pakta ini menegaskan komitmen bersama yang berlandaskan solidaritas Islam, hubungan sejarah, dan kepentingan strategis. Menurut penjelasan para pejabat Turki, perjanjian ini berorientasi defensif tanpa menargetkan negara mana pun serta tetap mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB.
Sesuai ketentuan pakta, serangan bersenjata terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai ancaman bagi ketiganya untuk meningkatkan daya tangkal kolektif. Kerangka kerja ini juga mencakup perluasan kerja sama industri pertahanan serta interoperabilitas militer antarketiga negara.
Para pejabat menegaskan bahwa Kesepakatan Mekkah ini melengkapi aliansi pertahanan yang sudah ada, termasuk keanggotaan Turki di NATO. Pakta ini dirancang terbuka bagi partisipasi negara kawasan lainnya guna mendukung stabilitas regional.
"Arsitektur keamanan kawasan telah dirancang ulang melalui Kesepakatan Mekkah," kata para pejabat.
Perjanjian ini disebut sebagai wujud komitmen jangka panjang untuk menciptakan wilayah yang stabil dan bebas dari ancaman terorisme.
"pilar perdangan, stabilitas, dan keamanan di kawasan." ujar para pejabat.
Kerja sama trilateral ini juga dipastikan tidak memengaruhi kewajiban internasional yang sebelumnya telah dimiliki oleh masing-masing negara peserta.
"bukanlah blok militer yang agresif, inisiatif pembendungan, ataupun rencana ofensif," kata mereka.
Pakta pertahanan ini sekaligus mempertegas komitmen ketiga negara untuk menjaga saluran dialog tetap terbuka dengan pihak luar dalam menghadapi dinamika keamanan global.
"saling melengkapi, bukan sebagai alternatif" kata mereka.
"sepenuhnya bersifat defensif," kata mereka.
"tidak menargetkan negara mana pun," kata para pejabat tersebut.
