Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menunjuk Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama untuk memimpin ekspansi perdagangan dan memegang kendali pemerintahan maskapai di Nusantara. Penunjukan ini dilakukan oleh Board of Seventeen (Heeren XVII) guna mengonsolidasikan kekuasaan serta menyatukan komando perdagangan Belanda di wilayah Asia.
Pertanyaan sejarah mengenai "Gubernur Jenderal VOC pertama siapa?" mencatat nama Pieter Both sebagai pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi perhimpunan dagang tersebut sejak 1610 hingga 1614. Langkah pembentukan jabatan Gubernur Jenderal diambil setelah VOC berdiri di Indonesia pada tahun 1602 untuk mengatasi persaingan antar-pedagang Belanda sendiri dan menghadapi persaingan ketat dari kongsi dagang Inggris (EIC) serta Portugis.
Saat menjalankan tugasnya di Kepulauan Nusantara, Pieter Both memfokuskan strategi pada penguasaan monopoli rempah-rempah. Wilayah Ambon di Maluku dipilih sebagai pusat pemerintahan awal VOC karena merupakan sentra perdagangan cengkeh dan pala terbesar saat itu.
Kebijakan Strategis dan Pendirian Markas Pertama
Di bawah arahan Pieter Both, VOC mulai mengamankan perjanjian perdagangan eksklusif dengan penguasa lokal di Kepulauan Banda dan Ambon. Langkah ini mengukuhkan dominasi awal Belanda atas perdagangan rempah-rempah yang berharga tinggi di pasar Eropa.
Ekspansi Perdagangan dan Peralihan Wilayah Operational
Selain memperkuat posisi di Kepulauan Maluku, Pieter Both menyadari pentingnya memiliki pangkalan dagang yang strategis di wilayah barat Nusantara. Ia menjalin hubungan diplomasi dan perdagangan dengan Kesultanan Banten serta mengizinkan pendirian pos dagang di Jayakarta.
Faktor Kepindahan Pusat Keuangan dan Strategi Monopoli
Selama masa jabatannya, muncul pertimbangan besar terkait efisiensi rute pelayaran dan kendali logistik maskapai dagang Belanda. Hal ini melandasi pertanyaan sejarah tentang "mengapa VOC pindah dari Ambon ke Batavia?" pada kepemimpinan penerusnya.
- Posisi Ambon terlampau jauh dari rute pelayaran utama Selat Sunda dan Selat Malaka.
- Sulitnya mendistribusikan komoditas dari wilayah Jawa dan Sumatra jika pusat administrasi berada di Indonesia timur.
- Kebutuhan markas militer dan maritim yang lebih dekat dengan jalur perdagangan internasional Asia.
Meskipun gagasan pemindahan pusat administrasi sudah mengemuka sejak era Both, penaklukan Jayakarta dan perubahannya menjadi Batavia baru terealisasi secara penuh di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen pada 1619.
Rincian Periode Awal Kepemimpinan VOC
Berikut adalah data ringkas mengenai transisi kepemimpinan awal dalam struktur administrasi VOC di Nusantara:
| No | Nama Gubernur Jenderal | Masa Jabatan | Pusat Pemerintahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Both | 1610–1614 | Ambon |
| 2 | Gerard Reynst | 1614–1615 | Ambon |
| 3 | Laurens Reael | 1615–1619 | Ambon |
| 4 | Jan Pieterszoon Coen | 1619–1623 | Batavia |
Akhir Masa Jabatan Pieter Both
Masa tugas Pieter Both resmi berakhir pada 1614 setelah ia menyerahkan jabatannya kepada Gerard Reynst. Dalam perjalanan pulang menuju Belanda pada awal 1615, kapal yang ditumpanginya dihantam badai besar di sekitar Mauritius, yang mengakibatkan Pieter Both tewas tenggelam.
Dilansir dari Kompas, peletakan batu pertama struktur birokrasi dan jaringan monopoli VOC oleh Pieter Both menjadi fondasi utama penjelajahan serta penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung selama lebih dari tiga abad.
